Per 12 Februari, Pemilu 2024 Telan Biaya Rp16,5 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, hingga 12 Februari 2024, realisasi anggaran Pemilu telah dibelanjakan sebanyak Rp16,5 triliun. Jumlah ini telah menyentuh sekitar 43,2% pagu anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp38,3 triliun.

“Sampai dengan 12 Februari 2024, kita lihat realisasi anggaran pemilu (tersebut) yang baru saja kita selesaikan, untuk pemilihan Pileg dan Pilpres,” katanya saat melaporkan APBN Kita Edisi Februari 2024 yang diselenggarakan secara daring, Jakarta, Kamis (22/2). 

Jika dicacah, anggaran tersebut utamanya dibelanjakan oleh pihak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu sebesar Rp 16,2 triliun.

Anggaran tersebut dibelanjakan untuk pembentukan Badan Adhoc; pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh Lembaga Adhoc; dan pemungutan dan perhitungan suara.

Lalu, Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik; Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu; Pengawasan Masa Kampanye dan Masa Tenang Pemilu; Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih; serta Perencanaan, Program dan Anggaran beserta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya, belanja terkait Pemilu juga dilaksanakan melalui 14 Kementerian/Lembaga dengan membelanjakan sebesar Rp300 miliar. Anggaran sebesar itu diarahkan untuk belanja Pengamanan Pemilu dan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; serta Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Kemudian, Diseminasi Informasi, sosialisasi, dan peliputan terkait Pemilu; Penanganan Perkara Konstitusi terkait Penyelenggaraan Pemilu; Pembentukan Pos Pemilu; dan Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional terkait Pemilu.

“(Lalu), Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik; hingga Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara,” jabarnya.

Secara umum, Menkeu Sri mengingatkan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu selama 2022-2024 sebesar Rp71,3 triliun. “Tentu, yang tahun 2024 ini baru Rp16,5 triliun yang terbelanjakan dari pagu Rp38,3 triliun,” ungkapnya lagi.

Kemenkeu mendata, realisasi belanja pelaksanaan Pemilu selama 2022 telah mencapai Rp3,1 triliun. Sementara ini, realisasi belanja Pemilu di 2023 baru tercatat sekitar Rp29,9 triliun.

Hitungan Validnews, mengacu data di atas, anggaran pelaksanaan Pemilu 2022-2024 masih tersisa sekitar Rp21,8 triliun.

Info saja, pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa Pemilu 2024 akan berjalan sangat kompleks. Pasalnya, Pemilu kali ini dilaksanakan secara serentak untuk Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Berdasarkan datanya, Pemilu 2024 melibatkan 204.807.222 orang di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa. Serta melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.

Selain itu, untuk pertama kalinya di Pemilu 2024, di tahun yang sama akan digelar juga pemilihan kepala daerah, yakni memilih bupati/wali kota dan gubernur yang rencananya akan dilaksanakan pada November 2024.

“Kita bisa bayangkan betapa sangat kompleks pemilu kita ini, sangat kompleks sekali,” sebut Presiden, Sabtu (30/12/2023).

Untuk itu, kepala negara menegaskan, Pemilu 2024 harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sebagaimana perintah undang-undang. Jokowi meminta semua pihak memastikan tata kelola, kesiapan petugas, ketersediaan dan distribusi logistik, hingga kesiapan sistem dan teknologi dalam kondisi baik.

Dirinya mengingatkan, semua hal tersebut harus berada dalam kondisi terbaik dan jangan sampai ada yang tercecer satu pun. Dirinya pun berhati-hati, untuk memperhatikan semua hal kecil juga secara mendetail.

“Sebab, keteledoran teknis bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik, bisa merembet ke mana-mana yang dapat mengganggu kondusifitas negara, yang dapat mengganggu legitimasi pemilu kita,” tegasnya.