CPNS 2024, Menpan-RB dan Menkeu Masih Godok Anggaran

JAKARTA - Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan, pemerintah masih menggodok rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Rencana itu mencakup anggaran hingga prioritas penerimaan CPNS di 2024, dan disampaikan langsung kepada Bendahara Negara Sri Mulyani. 

“Jadi kita menyampaikan rencana rekrutmen (CPNS) 2024 yang masih akan dipetakan,” jelasnya usai ditemui setelah menerima penghargaan dalam agenda Anugerah Reksa Bandha di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (22/11).

Secara umum, pengadaan CPNS tahun depan juga dilakukan untuk menyelesaikan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan yang masuk dalam golongan mahasiswa yang baru lulus kuliah alias fresh graduate.

Baca Juga: Pendaftar CPNS Membludak, 2,9 Juta Peminat Berebut 572 Ribu Formasi

Dirinya menekankan, pemerintah melalui CPNS 2024 berpeluang membuka lebar golongan fresh graduate untuk masuk sebagai abdi negara anyar. Kendati begitu, upaya ini masih dikaji masak-masak oleh pemerintah.

“Menampung fresh graduate ini sedang dikaji, itu jumlah yang lebih besar dibanding 2023. Keuangannya nanti akan dihitung,” katanya.

Melansir Antara, Menpan-RB Anas menilai, seleksi PNS tahun 2023 luar biasa ketat. Pasalnya, dari 572 ribu formasi yang disiapkan pemerintah, terdapat 2,9 juta calon PNS yang mendaftar. 

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia.

"Begitu juga seleksi jaksa, dari kurang lebih dari 7.000 formasi, yang mendaftar 173 ribu pendaftar. Di KPK juga sama dan ini paling besar, dari 214 yang dibuka formasinya, yang mendaftar 173 ribuan," ungkapnya, Senin (20/11).

Dia menegaskan, negara memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk bisa melamar sebagai CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga: Belasan Orang Di Aceh Jadi Korban Penipuan Rekrutmen CPNS

"Di mana seluruh tesnya, begitu mengerjakan, (hasilnya) langsung bisa dilihat di layar dan tanpa jeda. Sehingga, tidak ada satu pun yang bisa membantu dan semua warga negara punya hak yang sama, baik itu seleksi diplomat, seleksi jaksa, maupun seleksi yang lain," tegas Azwar.

Karena itu, dirinya menjamin, sistem seleksi CPNS yang telah diterapkan berdasarkan pengenalan wajah dapat menangkal praktik kecurangan dengan menggunakan joki. Penegasan itu dilakukan guna menanggapi kasus penggunaan joki dalam seleksi CPNS di Lampung beberapa waktu lalu.

Azwar mengatakan, dengan sistem pengenalan wajah, maka praktik kecurangan menggunakan joki dalam seleksi CPNS tidak bisa dilakukan.

"Di layar itu langsung ada face recognition (pengenalan wajah). Begitu duduk, akan mengerjakan soal, yang pertama dicek adalah langsung face recognition; cocok nggak. Nah, di Lampung, langsung kelihatan begitu nggak cocok. Wah, langsung kelihatan," tuturnya.