Bos Danantara: PLN Bakal Dapat Subsidi Untuk Serap Listrik Dari PLTSa

JAKARTA - Pemerintah berencana menggelontorkan subsidi untuk PT PLN dalam rangka menyerap listrik dari pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).

Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan subsidi itu bakal menggantikan skema tipping fee yang sebelumnya dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pengelola tempat pembuangan akhir (TPA).

Tipping fee sendiri ditanggung pemda dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut dibayarkan sebagai kompensasi kepada TPA atas sampah-sampah yang masuk ke dalam fasilitas tersebut.

Baca Juga: Danantara Indonesia Beberkan Kebutuhan Investasi Untuk PLTSa

Selama ini, tipping fee dinilai menjadi beban tersendiri karena nilainya cukup membuat APBD sejumlah daerah 'megap-megap'. Tipping fee untuk setiap ton sampah diasumsikan mencapai Rp400 ribu per ton. 

Artinya jika sampah di sebuah kabupaten/kota mencapai 1.000 ton per hari, ada lebih dari Rp140 miliar APBD yang harus dikeluarkan untuk tipping fee.

Karena itu dalam Peraturan Presiden (Perpres) teranyar tentang Waste to Energy, skema tipping fee otomatis hilang jika ada PLTSa yang dibangun di suatu kawasan dengan PT PLN sebagai offtaker-nya.

"Dengan struktur yang baru itu tidak ada lagi (tipping fee), tidak ada lagi beban tipping fee yang dibebankan kepada daerah-daerah, tapi itu semua akan diserap langsung oleh PLN yang kemudian PLN akan mendapat subsidi dari pemerintah pusat," tegas Rosan dalam gelaran Rakornas Waste to Energy di Wisma Danantara, Selasa (30/9).

Karena itu, Rosan berharap PLN bisa mengambil langkah cepat untuk menyerap listrik dari PLTSa yang tengah dirancang oleh pemerintah.

"Makanya pada kesempatan ini juga ada Dirut PLN Bapak Darmawan, karena beliau ini yang akan menyerap langsung. Kepentingannya sekarang ada di PLN, tipping fee ada di PLN. Tarifnya, kita sudah fix di US$20 sen per KWh," tuturnya.

Di lain sisi, Rosan juga meminta pemerintah daerah juga turut andil menyukseskan proyek PLTSa tersebut. Dia meminta agar setiap pemda serius dalam mendata dan mengumpulkan sampah, termasuk memikirkan distribusi sampah ke fasilitas PLTSa kelak.

Berdasarkan Perpres yang baru diluncurkan soal pengelolaan sampah menjadi energi, dibutuhkan tak kurang dari 1.000 ton sampah per hari supaya listrik yang dihasilkan oleh PLTSa bisa kompetitif.

"Itu minimum kurang lebih 1.000 ton per hari dan bisa menghasilkan kurang lebih 15 Megawatt (MW), dan diharapkan juga bahwa pemda bisa menyediakan lahan mungkin 4-5 hektare untuk kepentingan 1.000 ton per hari," imbuh Rosan Roeslani.

Baca Juga: Tipping Fee Hilang, Mendagri Sebut PLTSa Ringankan Beban APBD

Kebutuhan Investasi
Sementara itu, Managing Director Investment Danantara Indonesia Stefanus Ade Hadiwidjaja dalam sesi konferensi pers usai gelaran rakornas tersebut mengatakan persiapan terus dilakukan oleh Danantara Indonesia sebelum mengeksekusi proyek PLTSa. Kajian yang dilakukan termasuk soal keperluan investasi.

Berdasarkan kajian awal, Danantara Indonesia memproyeksi butuh investasi sekitar Rp2 triliun-Rp3 triliun untuk mengelola PLTSa berkapasitas 1.000 ton sampah per hari. Stefanus mengatakan, nilai itu termasuk untuk infrastruktur pendukung.

"Bujetnya bisa cukup luas, mungkin untuk 1.000 ton kira-kira antara Rp2 triliun-Rp3 triliun total investasinya, termasuk untuk infrastruktur pendukungnya," ucap Stefanus.