BI Targetkan QR Payment Dengan Singapura Rampung Semester II

JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menargetkan, Indonesia akan segera mengimpelementasi interkoneksi pembayaran melalui QR Code (QR code cross border payment) pada semester kedua 2023. 

Seperti diketahui, Indonesia telah mengimplementasikan sistem ini dengan Thailand pada Agustus 2022 dan Malaysia pada 6 Mei 2023.

“QR (code) payment interlinkage antara Indonesia dan Singapura ditargetkan dapat diluncurkan pada akhir tahun 2023,” sebutnya dalam agenda FEKDI 2023 ‘Synergies in Forging Cross-Border Economic Interlinkage’, Jakarta, Selasa (9/5).

Lebih lanjut, Filianingsih menyampaikan, Indonesia juga telah memiliki kesepakatan (MoU) terkait pembayaran dengan QR lintas negara sejak 2019. 

Pada kesempatan yang sama, Indonesia telah menandatangani kesepakatan (MoU) sama dengan India, Korea Selatan dan Jepang.

Bank sentral menjelaskan, pengimplementasian ini akan mengizinkan pengguna dari negara lain yang telah menandatangani kesepakatan, untuk bisa menggunakan aplikasi pembayaran seluler di tingkat ritel dengan memindai kode QR pada pedagang di negara tujuan.

“Terobosan ini memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna dalam pembayaran lintas batas,” sebutnya.

Baca Juga: Belanja di Malaysia Kini Bisa Pakai QRIS

Dengan demikian, pembayaran ini dapat memberikan tiga benefit. Yakni, mampu meningkatkan transaksi secara efisien, mempromosikan inklusivitas ekonomi dan keuangan digital, serta memperkuat stabilitas ekonomi makro dengan mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas untuk transaksi bilateral.

Ke depan, pengembangan pembayaran berbasis QR akan memanfaatkan infrastruktur eksisting. 

Di sisi lain, bank sentral melihat layanan pembayaran berbasis akun akan sepenuhnya menerapkan interlinking sistem fast payment, dengan memprioritaskan penyelesaian mata uang lokal dan hubungan multilateral. 

Interlinking ini akan bekerja sama dengan membantu pengaturan pembayaran lintas batas. Seperti perbankan koresponden dan closed loop model, namun tetap diprioritaskan secara multilateral karena memperluas akses ke layanan lintas batas dengan koneksi yang lebih sedikit.

Salah satu alternatif yang saat ini diterapkan adalah kerja sama pembuatan skema pembayaran multilateral di kawasan ASEAN, yaitu proyek Nexus dan juga kerja sama dengan pusat inovasi Singapura. Inisiatif Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity/RPC) dapat diperluas mencakup negara lain di luar kawasan atau sekadar ASEAN+5 saja.

“Hal ini menandai dimulainya kepemimpinan Indonesia di ASEAN dengan jargon ‘ASEAN memimpin konektivitas pembayaran lintas batas dari ASEAN menuju global," sebutnya.

Pembayaran Lintas Batas Makin Prospektif
Secara umum, paparnya, sistem pembayaran lintas batas (cross border payment system) telah berperan penting dalam ekonomi global yang saling terhubung saat ini. 

Dirinya optimistis, volume transaksi global dari sektor ini diperkirakan akan terus bertumbuh di tahun-tahun mendatang.

Hal ini terlihat dari nilai pembayaran lintas batas di seluruh dunia yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari US$127,8 triliun di 2018 menjadi US$156 triliun pada 2022.

“Munculnya ekonomi global yang semakin mulus dan tanpa batas membuat pembayaran lintas batas menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, serta dapat diakses siapa saja,” terangnya.

Selama tiga tahun terakhir, pembayaran lintas batas telah menjadi perhatian nasional, regional dan global yang patut untuk ditindaklanjuti. 

Misalnya, di Indonesia percepatan pembayaran lintas batas terutama didorong oleh pesatnya pertumbuhan transaksi di bidang pariwisata, pengiriman uang (remitansi), dan sektor e-commerce.

“Indonesia telah maju dalam menjalin keterkaitan ekonomi lintas batas, terutama pada konektivitas pembayaran dengan inisiatif memperluas adopsi (pembayaran) QR lintas batas,” ungkapnya.

Baca Juga: BI Bidik Papua Nugini Gunakan QRIS Lintas Batas

Di tingkat global, BI juga melihat, bahwa negara yang tergabung dalam G20 didukung oleh Financial Stability Board (FSB) serta organisasi internasional terkait, telah sepakat untuk memperkuat pembayaran lintas batas.

Peta jalan G20 untuk meningkatkan pembayaran lintas batas telah diluncurkan pada 2020 untuk mengatasi tantangan dan memberikan panduan dalam mengembangkan konektivitas pembayaran. 

Kepresidenan G-20 2022 di Indonesia, telah menjadikan pembayaran lintas batas sebagai satu dari enam agenda prioritas di sisi transformasi digital, termasuk melalui sistem pembayaran di era digital.

“Di tingkat regional, implementasi peta jalan G20 untuk meningkatkan pembayaran lintas batas, tercermin dari penandatanganan MOU konektivitas pembayaran regional pada 14 November 2022 oleh lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand,” ujarnya.