BI Bidik Papua Nugini Gunakan QRIS Lintas Batas

JAYAPURA – Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua menyebutkan, Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) berpotensi dignakan Papua Nugini (PNG) secara cross border alias lintas batas. Potensi ini ada karena beberapa kabupaten Papua berbatasan langsung dengan PNG

Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Thomy Andryas di Jayapura, Senin (8/5) mengatakan, QRIS antarnegara Indonesia-Malaysia mulai hari ini diimplementasikan secara penuh. Sebelumnya sudah diresmikan implementasi kerja sama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Thailand pada 29 Agustus 2022.

“Kini memang kami sedang konsen kerja sama dengan negara-negara ASEAN, namun ke depan tidak menutup kemungkinan juga akan bekerja sama dengan PNG,” tuturnya.

Menurut Thomy, untuk itu pihaknya mendorong pemerintah daerah (pemda) setempat meningkatkan potensi-potensi yang dapat menarik minat para wisatawan asing khususnya dari PNG.

“Misalnya potensi pariwisata di Papua sangat dimungkinkan untuk dikunjungi wisatawan asing seperti Kabupaten Biak Numfor. Kemudian Kabupaten Jayapura yang terkenal dengan Danau Sentani serta beberapa kabupaten lainnya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, penyelenggara KTT ASEAN yang bakal berlangsung di Indonesia juga harus dimanfaatkan oleh pemda setempat, untuk menarik para delegasi dari negara ASEAN datang ke Papua.

“Di Papua penggunaan QRIS sudah semakin meningkat baik dari merchant, sehingga bisa menjadi potensi untuk di kunjungi oleh wisatawan asing dari PNG ataupun para delegasi negara ASEAN,” ucap Thomy.

Ilustrasi pasar tradisional di Papua. Shutterstock/Tanya Keisha 

 

Sekadar informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, meluncurkan implementasi interkoneksi pembayaran berbasis QR Code antarnegara Indonesia dan Malaysia dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKD) Indonesia 2023.

 Perry Warjiyo memperkirakan, nilai transaksi uang elektronik pada 2023 tumbuh pesat mencapai Rp495 triliun, didorong oleh akselerasi ekonomi keuangan digital Indonesia.

"Uang elektronik tahun ini kita perkirakan tumbuh lebih cepat lagi bisa mencapai Rp495 triliun," kata Perry dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKD) Indonesia 2023 yang diikuti virtual di Jakarta, Senin.
 
Perry juga memproyeksikan transaksi e-commerce bisa mencapai Rp533 triliun dan layanan perbankan digital mencapai lebih dari Rp64.000 triliun.
 
Hal tersebut sejalan dengan komitmen BI menjadikan digitalisasi sistem pembayaran sebagai episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia.
 
Dalam mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, BI menargetkan 45 juta pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2023. Dari jumlah itu, diproyeksikan, 80-90% penggunanya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk di pasar-pasar tradisional.

"Di sinilah wujud nyata komitmen kita semua termasuk komitmen BI,” serunya. 

Ia menegaskan, sejak tahun 2019 BI berkomitmen menjadikan digitalisasi sistem pembayaran menjadi episentrum Ekonomi keuangan digital Indonesia. Hal tersebut diimplementasikan dengan menerbitkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2019 yang terus ditingkatkan ke depannya.

Sejumlah mama-mama merajut noken saat mengikuti pameran di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) , Jayapura, Papua, Jumat (29/10/2021). MRP menggelar pameran budaya dengan tema "Budayaku Identitasku, Papua" yang diikuti perajin UMKM dari lima wilayah adat Papua yakni Anim Ha, Meepago, Lapago, Saireri dan Tabi. Antara/Indrayadi TH 

 

500 Pasar
Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat dalam akselerasi ekonomi keuangan digital. Hal ini tercermin antara lain dari elektronifikasi transaksi keuangan dari pemerintah pusat dan di berbagai daerah, dan penggunaan sarana digital dalam ekonomi.
 
Selain itu, sistem pembayaran digital juga semakin meningkat sampai ke pasar-pasar tradisional, UMKM dan rumah-rumah ibadah. Hal itu dikarenakan transaksi ekonomi keuangan secara digital dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
 
Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri menyatakn, 500 pasar telah menggunakan metode pembayaran digital. Capaian ini, setengah dari target 1.000 pasar di seluruh Indonesia.
 
“Saya mesti lihat dulu angka persisnya berapa, cuma setahu saya kita sudah hampir setengahnya. Ini kita lakukan terus menerus di seluruh pasar dan kita sebar tidak hanya di satu titik tapi di seluruh Indonesia karena Kemendag jangkauannya nasional,” ucap Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga usai meninjau Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia di Jakarta, Senin (8/5).
 
Upaya digitalisasi di pasar, disebutnya sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan omzet pedagang pasar dan mencapai target ekonomi digital senilai US$130 miliar di tahun 2025. Langkah-langah digitalisasi yang terkesan sederhana tersebut, dinilainya sebagai upaya nyata menggenjot percepatan ekonomi digital.
 
“Sekarang kalau ke pasar mungkin memang belum semua tapi coba ke pasar-pasar di beberapa daerah itu sudah mulai digitalisasi lewat QRIS. Bayarnya enggak lagi pakai cash,” sebutnya.
 
Menurutnya, sejauh ini Kemendag selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuka akses digitalisasi di pasar-pasar.
 
“Kami tentu koordinasi dengan pemda, provinsi, kabupaten dan kota. Walaupun domainnya di bawah mereka, kami memberikan imbauan, membuka jalan dan membuka akses. Tapi implementasinya di bawah pemerintah daerah,” tuturnya.
 
Lebih lanjut Jerry menuturkan, Kemendag terus mendorong upaya pemerataan transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). Sejauh ini, mayoritas pengguna QRIS berada di Pulau Jawa.
 
Ia pun menegaskan, Kemendag senantiasa siap mendukung langkah-langkah digitalisasi keuangan yang akan dilakukan Bank Indonesia, sebagai inisiator untuk memperluas penggunaan QRIS di seluruh wilayah di Tanah Air maupun hingga ke mancanegara.
 
“Tentunya kami mendorong ini agar diterapkan di luar Pulau Jawa. Pembangunan akan banyak dipetakan di Indonesia timur, saya pikir ini perlu dikembangkan dan Kemendag siap mendukung,” tandasnya.