BI Segera Luncurkan Fitur Online Payment Virtual Card Tokenization Di Kartu Kredit Indonesia

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, otoritas moneter akan segera meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dengan fitur Online Payment Virtual Card Tokenization. Peluncuran KKI dengan fitur digitalisasi ini merupakan dukungan BI untuk kelancaran transaksi keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Terlebih, selama ini otoritas moneter telah melakukan elektronifikasi dalam Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah. “Kami juga akan luncurkan pengembangan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dengan fitur Online Payment Virtual Card Tokenization,” katanya saat membuka KKI dan FEKDI 2024, Jakarta, Kamis (1/8).

Dirinya menjamin, fitur baru tersebut akan memperluas dan memudahkan transaksi belanja pemerintah nantinya. Perry mengklaim, fitur terbaru ini bakal mendongkrak ekonomi UMKM nasional ke depannya.

“Fitur QR Indonesian Standard (QRIS) dalam Kartu Kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah. Tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya bangsa, dengan demikian mendorong inklusivitas dan digitalisasi UMKM. 

Pada kesempatan sama, Perry juga memamerkan capaian perluasan kerja sama QRIS Indonesia dengan sejumlah negara. Hingga kini, pihaknya telah merealisasikan QRIS dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Adapun, pemerintah Indonesia juga telah menjalin Nota Kesepahaman kerja sama QRIS dengan Korea Selatan, Uni Arab Emirat, Jepang, dan India. Beberapa kerja sama ini bahkan sudah sempat ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Ke depan, Asia akan terintegrasi pembayaran melalui QR dan juga melalui fast payment,” jelasnya.

Baca Juga:Pemerintah Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah dan QRIS Antarnegara

BI juga telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, sebagai kelanjutan BSPI 2025. Adapun, akselerasi digitalisasi pembayaran nasional ke depan difokuskan pada lima inisiatif utama. 

Yaitu, modernisasi infrastruktur pembayaran retail, wholesale, dan data. Konsolidasi industri pembayaran nasional. Inovasi dan akselerasi digital. Perluasan kerjasama internasional. Serta pengembangan rupiah digital.

Perry menekankan, semua pihak patut mendorong akselerasi digitalisasi nasional dalam menunjang kemajuan Indonesia ke depan. Sekaligus berguna untuk generasi pemuda Indonesia selanjutnya.

“Generasi Y, Z, dan Zoomer, semakin berperan sebagai pelaku ekonomi keuangan yang serba digital, melebih 70% dari demografi Indonesia. The future of economy, the future of leader,” urainya.

Percepatan inovasi digitalisasi akan berkembang cepat dengan kehadiran kecerdasan buatan, machine learning, virtual reality, serta berbagai produk dan layanan pembayaran digital. Kendati potensi ini juga akan menimbulkan tantangan baru seperti risiko keamanan siber, perlindungan data pribadi, bahkan etika dan kecanduan digital. 

BI menilai, partisipasi seluruh elemen pemerintah, industri pembayaran, asosiasi sistem pembayaran, perbankan, fintech, dan akademisi, masyarakat sangat diperlukan. Untuk kemajuan ekonomi nasional, UMKM, ekonomi kerakyatan, dan generasi masa depan.

“Karena itu, marilah kita perkuat sinergi dan kolaborasi untuk transformasi digital nasional ke depan, untuk Indonesia masa depan, untuk generasi muda pemimpin-pemimpin bangsa masa depan,” ungkapnya.

Digitalisasi Pembayaran dan Keuangan Selamatkan Indonesia
Pery juga menuturkan, digitalisasi pembayaran dan keuangan telah menyelamatkan ekonomi nasional dari terjangan pandemi covid-19. Lewat penyaluran bantuan sosial, konsumsi masyarakat, dan mengawal ekonomi di tengah pagebluk.

Pascapandemi, akseptasi digital meluas di masyarakat, mendorong partisipasi sektor usaha dan masyarakat dalam pengembangan model bisnis baru berbasis digital yang produktif dan inovatif. 

“Indonesia kini diakui sebagai negara yang cepat dan pemain utama dalam digitalisasi ekonomi dan keuangan (global)… Dalam lima tahun terakhir, transformasi digital nasional terakselerasi secara cepat,” ungkapnya. 

Baca Juga: 01 Agustus 2024 19:26 WIB Airlangga Klaim Indonesia Peringkat Ke-2 Investasi Sektor Digital

BI pun semringah karena dapat berkontribusi nyata dalam digitalisasi nasional. Terutama melalui cetak biru BSPI yang diluncurkan 2019-2025.

“Lebih dari 50 juta pengguna QRIS, sebagian besar adalah UMKM. Transaksi BI-Fast tumbuh besar, semakin digemari masyarakat dengan biaya yang murah,” ucapnya. 

Di sisi lain, elektronifikasi program sosial pemerintah, transaksi keuangan pemerintah, bahkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia telah memperlancar transaksi keuangan pemerintah.

Layanan perbankan maupun keuangan secara digital sekarang sudah menjadi kemajuan bagi para industri perbankan dan sistem pembayaran nasional. Demikian juga fintech, e-commerce, dan marketplace yang ikut berkembang pesat. 

“Reformasi regulasi memperkuat industri pembayaran nasional,” pungkasnya.