BI: Lima Bauran Kebijakan Siap Topang Pertumbuhan Ekonomi 2024

JAKARTA - Gubernur BI Perry Warjiyo menjamin, lima bauran kebijakan otoritas moneter akan terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan pada tahun depan, di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.

“Bauran kebijakan (BI) terus disinergikan dengan kebijakan ekonomi nasional, sekaligus sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” tegasnya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023 di Jakarta, Rabu (29/11). 

Pertama, Perry memaparkan, arah kebijakan moneter BI pada 2024 tetap difokuskan pada tercapainya sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas atau pro-stability, khususnya pada pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah,” tegasnya.

Dia menjelaskan, kebijakan moneter pro-stability akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga secara forward-looking dan pre-emptive untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. 

Sementara itu, stabilisasi nilai tukar rupiah ditempuh agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal.

Kedua upaya ini didukung operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian. Termasuk sebagai daya tarik masuknya aliran portofolio asing, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa.

Baca Juga: BI Semringah Semua Instrumen Operasi Moneter Masuk Tren Positif

Secara umum, BI menilai, empat kebijakan selanjutnya terkait makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang dan pasar valas, hingga ekonomi keuangan inklusif dan hijau  diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan atau pro-growth.

Kedua, BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial longgar pada 2024 untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK). Pelonggaran kebijakan makroprudensial tersebut ditempuh dengan tiga instrumen pokok.

“(Mencakup) peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya; pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); dan penguatan surveilans SSK,” jabarnya.

Ketiga, BI akan terus mengarahkan kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi lebih lanjut ekonomi dan keuangan digital nasional. Upaya ini mengacu Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, struktur industri yang sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan andal.

Kebijakan sistem pembayaran akan fokus pada lima program, yakni pengembangan BI-FAST yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional; pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter BI; serta pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan artificial intelligence.

“(Lalu), pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia; dan perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya,” ungkapnya.

Keempat, BI juga akan terus menjalankan kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas di 2024 dalam empat fokus. Yakni, pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar uang dan pasar valas; dan penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga dan nilai tukar.

Baca Juga: BI Jamin Kebijakan Suku Bunga 6% Sudah Dihitung Matang

Kemudian, penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui Primary Dealers dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO); serta pengembangan Central Counter Party Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri.

“Kebijakan pendalaman pasar uang terus diarahkan untuk terwujudnya pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” jabarnya. 

Kelima, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat sinergi dalam mendorong akselerasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. Antara lain, melalui pengembangan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional. 

Menurutnya, penguatan UMKM dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas UMKM terutama melalui pengembangan UMKM pangan yang sejalan dengan GNPIP, transformasi UMKM naik kelas melalui pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau. 

Begitu pula, penguatan dan perluasan program digitalisasi UMKM yang tidak hanya sebatas mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital, namun juga mengembangkan UMKM digital kreatif. “Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi yang erat dengan K/L terkait, dan didukung oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia,” ujarnya.

Jaga Sinergi Fiskal-Moneter
Perry melanjutkan, selain lima arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga akan turut memperkuat sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 

Sinergi kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). 

“Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha juga akan terus diperkuat,” paparnya. 

Pada kesempatan tersebut, BI juga memberikan penghargaan Bank Indonesia Awards tahun 2023 kepada 64 mitra strategis yang berasal dari perbankan, korporasi, dan perorangan sebagai apresiasi dan sekaligus pengakuan nasional kepada para mitra kerja yang telah mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia selama tahun 2023.

“Penghargaan ini juga merefleksikan jalinan sinergi antara Bank Indonesia dan para mitra strategis, bersama-sama Pemerintah, OJK, dan LPS dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional,” pungkasnya.