BI: Demi Jaga Daya Beli, Inflasi RI Jangan Sampai Di Atas 5%

JAKARTA - Kepala Departemen Regional BI Arief Hartawan menegaskan, Indonesia harus sekuat tenaga menjaga pergerakan inflasi tidak lebih dari kisaran 5%, khususnya kelompok bahan pangan bergejolak. Hal ini dimaksudkan agar kenaikan pertumbuhan pendapatan nasional tak tertekan oleh realisasi inflasi. 

BI mencatat, rata-rata inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food selama 2020-2023 naik berkisar 5,2%. Sebagai perbandingan, rata-rata kenaikan gaji ASN pada 2019-2024 berkisar 6,5%; sedangkan rata-rata kenaikan UMR pada 2020-2024 lebih hanya berkisar 4,9%. 

“Jangan sampai gitu ya, kenaikan harga pangan ini menggerogoti kenaikan penghasilan mereka, itu yang penting,” tegasnya dalam Rakor Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri 2024, Jakarta, Senin (4/3).

Sebagai pengingat, pemerintah menurunkan target inflasi nasional menjadi kisaran 2,5±1% di 2024 dan 2025. Angka ini turun dibanding target inflasi nasional sebelumnya yang berada dalam rentang 3,0±1%.

Selanjutnya, pangan bergejolak juga merupakan komponen krusial atau kebutuhan pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari. Arief menyebutkan stabilitas pangan akan menggaransi keamanan sosial masyarakat di tingkat nasional.

Dia pun mengungkapkan, bobot kelompok inflasi ini cukup besar sekitar sepertiga atau 33,7% dari nilai konsumsi dalam sekeranjang IHK. Dengan demikian, stabilitas harga perlu mendapat perhatian lebih.

“(Sementara ini), inflasi volatile food masih cenderung meningkat,” urainya.

Baca Juga: Indef: Harga Beras Yang Terus Naik Bisa Tekan Daya Beli

Inflasi IHK Februari 2024 tercatat 2,75% (yoy), dengan sumbangan terbesar dari komponen volatile food yang sebesar 8,47% (yoy). 

Peningkatan inflasi ini disumbang terutama oleh komoditas beras, cabai merah, dan telur ayam ras, gangguan produksi akibat pergeseran musim tanam akibat El Nino, serta tekanan harga komoditas impor khususnya beras dan bawang putih.

Meski sudah mengalami koreksi, Arief berharap, inflasi pangan terus berada dalam kondisi terus menurun ke depan. “Jadi hal-hal ini yang kemudian perlu kita jaga dan dari waktu ke waktu dan hampir seluruh wilayah,” bebernya. 

Kendati, dia mengakui capaian penurunan harga pangan tidak akan menurun dengan mudah. Lagi-lagi, konflik global yang masih terus berlanjut khususnya di Timur Tengah akan menjadi sentimen negatif karena harga minyak internasional berpeluang naik.

“Sehingga ini akan berdampak kalau perkiraan WEO-IMF, harga komoditas global cenderung akan naik,” jelasnya. 

Jika itu yang terjadi, perdagangan internasional akan kembali memberikan kerumitan bagi tanah air. Karena Indonesia akan kembali kesulitan pasokan bahan pangan di dalam negeri, keruwetan ini juga mau tak mau akan membuat harga komoditas yang diimpor menjadi mahal.

“Jadi ini yang kemudian menjadi catatan-catatan, bagaimana kita bisa melakukan pengendalian inflasi secara lebih baik dari waktu ke waktu, baik (akibat) pergeseran musim dan seterusnya,” ucapnya.

Siapkan Dana Siaga Ketahanan Pangan
Dalam kesempatan, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, pemerintah sedang berdiskusi dengan Bapanas untuk mengembangkan metode lain terkait ketahanan pangan. Metode tersebut berupa dana siaga yang masuk ke dalam anggaran Bapanas untuk melakukan operasi ketahanan pangan. 

“Sehingga Bapanas… Sudah langsung memiliki di dalam anggarannya untuk melakukan berbagai intervensi, baik ketersediaan pasokan maupun harga dengan mendukung Bulog dan ID Food,” papar Isa.  

Intinya, pembicaraan ini muncul untuk membangun kepercayaan bahwa ketahanan pangan memiliki anggaran operasional yang dibutuhkan. Meski memiliki batasan besaran anggaran untuk dana siaga, Kemenkeu berharap, metode ini nantinya dapat dijalankan secara efektif dan efisien. 

Baca Juga: Ekonom: Pelemahan Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Lanjut Di 2024

“Dengan membangun mekanisme-mekanisme yang semakin memudahkan bagi penyediaan maupun pemndistribusian bahan pangan, tetapi tata kelolanya juga semakin terjaga dengan baik,” terangnya.

Selain itu, kurun dua tahun terakhir, Kemenkeu bersama dengan Bapanas telah mencoba mencari cara dalam memastikan Bulog dan ID Food selalu memiliki kemampuan kapasitas untuk building stock (membangun dan menjaga stok). Hal ini dengan memastikan dua Perusahaan pelat merah tersebut mendapat dukungan pembiayaan dari bank-bank, terutama Himbara.

Antara lain, dengan memberikan subsidi bunga untuk pinjaman yang diambil oleh Bulog dan ID Food. Begitu pula, memberikan jaminan pinjaman yang diperlukan kedua badan usaha milik pemerintah ini. 

“Ini tentunya, diharapkan akan memberikan akses permodalan kepada keduanya (Bulog dan ID Food) untuk bisa melakukan berbagai tindakan secara tepat waktu untuk building stock,” tegasnya.