BGN Ungkap Alasan Food Tray MBG Masih Impor

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan alasan impor penggunaan ompreng atau food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, produksi lokal yang masih belum memadai 'memaksa' keran impor food tray guna melancarkan program MBG.

“Ketika food tray ini kita gunakan dulu dalam proyek itu (percontohan MBG) adalah alat yang ada di pasaran, memang sudah biasa diperdagangkan di tingkat nasional. Hanya setelah kami cek, ternyata memang belum ada yang memproduksi,” kata Dadan, Jakarta, Senin (8/9).

Baca Juga: Isu Ompreng MBG Haram, BGN Minta BPJPH Periksa ke China

Sedianya, Dadan menyebut, pemerintah sudah mengundang asosiasi pengusaha peralatan alat dapur dan alat makan untuk memproduksi food tray di dalam negeri pada Juni 2024. Namun, dia mensinyalir, pengusaha saat itu belum yakin program MBG akan berjalan, bahkan dengan sangat cepat.

Estimasinya, produsen alat dapur dan makan lokal hanya mampu memproduksi sebanyak 10 juta food tray per bulan. Adapun jumlah ini masih belum menutupi kebutuhan food tray MBG sekitar 70 juta tray tambahan.

Karena itu, produksi food tray lokal di sisa tahun ini hanya mampu memasok kebutuhan sekitar 40 juta food tray saja. “(Waktu itu) saya sampaikan kalau tidak yakin dengan program ini akan jalan, pasti akan jadi penonton, dan ternyata betul,” ujarnya.

Maka dari itu, BGN sudah berkoordinasi dengan Kemendag untuk membuka keran impor food tray agar program Makan Bergizi Gratis dapat tetap berjalan baik. Sementara ini, BGN belum mengadakan satu pun food tray produksi lokal.

Adapun food tray yang ada di lapangan saat ini dilakukan oleh mitra untuk pengadaan BGN. Pemerintah baru akan mengadakan food tray lokal untuk daerah wilayah 3T dan seluruh SPPG yang dibangun melalui APBN.

“Itu kami sudah minta agar pengadaan berbasis APBN merupakan produk dalam negeri. Jadi ini kombinasi antara nanti pengadaan APBN, tapi yang sekarang sudah ada di masyarakat yang membeli mitra, bukan Badan Gizi Nasional,” jelasnya.

Sertifikasi Food Tray Dilakukan Lembaga Terkait
Soal sertifikasi food tray, pihaknya akan menyerahkan kepada lembaga atau instansi berwenang untuk memberikan atau mengeluarkan. Misalnya, sertifikasi kehigienisan dari BPOM, SNI dari Kementerian Perindustrian, dan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Badan Gizi (Nasional) user, jadi kami akan ikutin semua rekomendasi dari instansi atau kementerian yang terkait dengan itu,” imbuhnya.

Baca Juga: LPPOM MUI: Kemasan Bersentuhan Langsung Dengan Makanan Wajib Halal

Senada, Kepala BPJPH Haikal Hassan mengatakan, produsen food tray lokal belum mampu memenuhi kebutuhan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Karenanya, kebutuhannya sementara ini ditutupi sebagiannya oleh impor.

“Kita memang sepakat 'cintailah produk-produk Indonesia', sepakat. Namun, kalau ternyata kebutuhannya belum memenuhi, dengan sangat terpaksa juga kita import,” ucap Haikal.