Belanja Pertahanan 2026 Lebih Besar Ketimbang Pendidikan, Pangan dan Kesehatan

JAKARTA – Belanja pemerintah untuk pertahanan semesta yang diklaim bertujuan menjaga kedaulatan, keamanan dan penguatan bidang hukum dalam RAPBN 2026 tercatat mencapai Rp424,8 triliun.

“Untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan menjaga ketertiban, Pemerintah akan memperkuat pertahanan negara dengan penguatan postur pertahanan melalui pendekatan optimum essential/force, serta upaya pemenuhan dan modernisasi/harwat/Alutsista/Alpalhankam/Almatsus,” tulis pemerintah mengutip Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, Jakarta, Senin (18/8).

Selain itu, dalam penguatan di bidang hukum, pemerintah akan menjaga penegakan hukum dan keadilan dalam penindakan perkara.

Baca Juga: Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp63,7 Triliun Untuk 2026

Spesifik, dari anggaran senilai Rp424,8 triliun rencananya akan disalurkan sebesar Rp185 triliun di bidang pertahanan untuk pemeliharaan dan perawatan armada KRI dan KAL, pengadaan sarana-prasarana pertahanan, pengadaan/penggantian pesawat, penambahan batalyon dan kodam, serta dukungan alutsista/non-alutsista.

Selain itu, Rp179,4 triliun akan digunakan untuk bidang ketertiban dan keamanan yang tersalur melalui Polri, BNN, dan sejenisnya untuk pengamanan wilayah perbatasan, harwat almatsus, serta pencegahan terorisme dan kejahatan siber.

Sedangkan Rp60,4 triliun anggaran sisanya akan digunakan untuk bidang hukum melalui Kejaksaan, HAM, Peradilan dan lain-lain untuk penindakan tindak pidana umum, khusus dan PTUN; penindakan korupsi dan pencucian uang; serta penyelesaian tindak pidana narkotika.

Lebih Besar dari Belanja Kesehatan dan Pangan
Melihat detail penggunaan anggaran di atas, Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan mengatakan lebih besar ketimbang anggaran atau belanja pemerintah untuk sektor krusial seperti kesehatan, ketahanan pangan, hingga pendidikan.

“Belanja pertahanan dan belanja ketertiban dan keamanan itu dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan, dan total porsi keduanya itu menguasai 18% dari RAPBN 2026. Dan ini melebihi anggaran pendidikan, perlindungan sosial dan juga anggaran kesehatan,” ujar Deni dalam Media Briefing bertajuk RAPBN 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal, Senin (18/8).

Jika ditelisik satu per satu, belanja pemerintah di tahun 2026 untuk ketahanan pangan memang hanya mencapai Rp164,4 triliun, yang terbagi menjadi Rp114,1 triliun untuk produksi; Rp29,9 triliun untuk distribusi dan cadangan pangan; serta Rp6,4 triliun untuk konsumsi.

Sementara itu anggaran kesehatan yang bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas dialokasikan dana sebesar Rp244 triliun, yang terbagi di antaranya menjadi Rp123,2 triliun untuk layanan kesehatan masyarakat dan Rp72,1 triliun untuk sarana prasarana kesehatan.

Tak kalah penting, perbandingan antara anggaran pertahanan dengan pendidikan. Memang, jika ditotal anggaran pendidikan mencapai Rp757,8 triliun dalam RAPBN 2026. Namun, sekitar 44% atau setara Rp335 triliun dari nilai tersebut dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sedangkan sisanya atau sekitar Rp422,8 triliun dialokasikan untuk pendidikan yang sebenarnya.

Baca Juga: Anggaran Pertahanan Masuk Program Prioritas APBN 2026

Nilai tersebut, sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan belanja pertahanan yang sebesar Rp424,8 triliun.

“Kita bisa melihat bahwa belanja pendidikan terkesan naik cukup signifikan, tapi harus diingat bahwa 44% dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pendidikan itu untuk MBG. Jadi yang tersisa untuk pendidikan sebenarnya sangat kecil,” tambah Deni.

Spesifik, sisa anggaran pendidikan di luar alokasi untuk MBG terdiri dari Rp66,5 triliun untuk bantuan kepada siswa/mahasiswa dalam bentuk Bidikmisi, Beasiswa, dan Program Indonesia Pintar; Rp150,1 triliun untuk pembangunan sekolah rakyat dan kampus; serta Rp178,7 triliun untuk tenaga pendidik.

Melihat perbandingan ini, Deni mempertanyakan urgensi atas kebutuhan belanja pemerintah terhadap sektor pertahanan dibanding sektor penting lainnya, terutama jika melihat akuntabilitas dan dampak yang ditimbulkan.

“Pertanyaannya adalah apakah kita sedang tidak aman? Apakah kita sedang perang? Dan apakah dampak dari pengeluaran-pengeluaran untuk keamanan dan pertahanan ini bagaimana dampaknya dan bagaimana akuntabilitasnya? Karena selama ini terkait dengan hal itu sangat-sangat minim sekali,” pungkas Deni.