Anggaran Pertahanan Masuk Program Prioritas APBN 2026

JAKARTA - Dalam pemaparan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Sidang Paripurna DPR bersama Kementerian Keuangan, Selasa (20/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap sektor pertahanan menjadi salah satu program prioritas yang ditetapkan dalam menentukan pagu/anggaran APBN 2026.

Dirinya mengungkap, dipilihnya sektor pertahanan sebagai salah satu dari delapan strategi prioritas ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan wilayah, dengan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Upaya penguatan pertahanan semesta menuju minimum essential force ditempuh melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan memberdayakan industri strategis dalam negeri serta memperkuat komponen cadangan," ujarnya.

Baca Juga: Anggaran Kemenhan Dan TNI Rp165,16 Triliun Di 2025

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi juga akan ditingkatkan, termasuk keamanan siber yang diperkuat sebagai salah satu pilar pertahanan negara.

Sementara itu mengulik Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, disebutkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia pada tahun 2013-2022 rata-rata sebesar 0,8% dari PDB yang menempati peringkat 29 dari 175 negara.

Berdasarkan data World Bank, nilai tersebut dianggap masih jauh lebih rendah dari rata-rata anggaran pertahanan negara-negara Upper Middle Income yang mencapai 1,6% PDB.

Sebagai catatan, anggaran Kementerian Pertahanan di tahun 2025 adalah sebesar Rp139,2 triliun, setelah terpangkas imbas efisiensi sebesar Rp26,9 triliun. Angka tersebut nyatanya hampir tidak ada perubahan dari tahun 2024 yang sebesar Rp139,26 triliun.

Meski belum dirinci berapa kisaran besar anggaran yang akan dialokasi untuk sektor pertahanan, Kementerian Keuangan memastikan anggaran untuk sektor ini akan terus meningkat setiap tahunnya.

Baca Juga: Kemenhan Sebut Penerapan Wajib Militer Butuh Biaya Besar

Ke depan, guna memperkuat sistem pertahanan dari anggaran yang ada akan dilakukan dengan beberapa strategi di antaranya modernisasi Alpalhankam untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara dan meningkatkan daya gentar Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri dengan meningkatkan kemampuan produksi guna mengurangi ketergantungan pada impor peralatan militer.

Selain itu, dilakukan juga penguatan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, penguatan area ALKI, Air Defense Identification Zone (ADIZ), dan skenario area Choke and Flash Point.

Tak ketinggalan, upaya memperkuat keamanan siber dalam menjaga ketahanan negara di era digital, penguatan diplomasi internasional prajurit TNI, serta enguatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan serta penguasaan teknologi.

"Pada tahun 2025-2029, anggaran pertahanan ditargetkan terus meningkat yang harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pertahanan," ujar Menkeu Sri.