Bappebti: Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Meningkat di Semua Bidang

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tirta Karma Senjaya melaporkan, capaian kinerja seluruh bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tahun 2024 alami kenaikan dibanding tahun 2023. 

Tirta menyampaikan secara rinci, pertama adalah bidang Sistem Resi Gudang (SRG), di tahun 2024 terdapat 280 gudang SRG yang tersebar di 29 provinsi (144 kab/kota) di Indonesia. 

Nilai transaksi SRG 2024 berhasil mencapai Rp2,87 triliun atau naik 206,64% dibandingkan 2023 yang mencapai Rp946 miliar. Begitu pun dengan pembiayaannya yang naik 199,36% atau naik dari Rp631 miliar menjadi Rp1,89 triliun. 

"Beberapa komoditas SRG yang telah mampu mendorong terjaganya inflasi, antara lain beras, bawang merah, gula, ikan, gabah. Adapun yang mendorong penguatan ekspor non-migas antara lain kopi, beras organik, timah, lada, ikan, rumput laut, dan telur ikan terbang," kata Tirta dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/1). 

Kedua adalah, di tahun 2024 nilai transaksi bidang Pasar Lelang Komoditas (PLK) mencapai Rp97,15 miliar atau naik 47,18% dari 2023 yang sebesar Rp66,01 miliar. 

Baca Juga: OJK Masih Mengkaji Peralihan Produk Derivatif Dari Bappebti

"Kinerja SRG dan PLK masih berpotensi untuk dikembangkan. Optimalisasi SRG dan PLK menjadi instrumen penting untuk mendukung swasembada pangan, pengamanan pasar dalam negeri, dan perluasan pasar ekspor, serta tentunya kesejahteraan petani dan nelayan," tambah Tirta. 

Berikutnya di bidang PBK, total nilai transaksi (national value) pada 2024 mencapai Rp33,21 triliun atau naik 29,34% dari 2023 yang mencapai Rp25,67 triliun. Komoditas transaksi multilateral dalam transaksi PBK tersebut antara lain, timah, crude palm oil (CPO), emas, kopi, kakao, dan olein. 

"Sebagai evaluasi, capaian kinerja PBK tersebut memang masih didominasi transaksi bilateral, sehingga perlu terus didorong penguatan transaksi multilateral berbasis komoditas unggulan Indonesia, seperti CPO, olein, kopi, kakao, dan pengembangan komoditas yang berpotensi dalam kontrak berjangka, antara lain nikel, karet, dan renewable energy certificates (RECs)," lanjut dia. 

Capaian selanjutnya menurut Tirta adalah bidang perdagangan komoditas pasar fisik emas (secara digital) di bursa berjangka. 

Pada 2024, nilai transaksi perdagangan ini mencapai Rp58,3 triliun atau naik 466% dibandingkan tahun 2023 yang hanya Rp10,3 triliun.

Sedangkan volume transaksinya mencapai 47,4 ton atau naik 358,3% dibandingkan 2023 yang baru mencapai 10,4 ton. Hal ini kata dia, dipicu karena harga emas yang baik pada 2024 dan kesadaran masyarakat yang meningkat untuk bertransaksi emas fisik di bursa berjangka.

Baca Juga: Bappebti Bantah Ombusman Soal Tudingan Maladministrasi

"Untuk perdagangan CPO di Bursa CPO Indonesia, volume transaksi untuk CPO futures tercatat 28.613 lot (143.065) metrik ton. Transaksi CPO ini cukup menggembirakan meskipun untuk transaksi fisik masih harus kita dorong optimalisasinya. Kinerja bursa CPO Indonesia perlu didorong agar transaksi lebih transparan, liquid, dan terpercaya," sambung Tirta. 

Demikian pula untuk perdagangan timah murni batangan ekspor di bursa berjangka, nilai transaksinya memang mengalami penurunan, namun total transaksi timah murni batangan lokal pada tahun 2024 tercatat Rp1,78 triliun atau naik 60,2% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp1,11 triliun. 

Terkait perdagangan aset kripto, total nilai transaksi pada 2024 tercatat Rp650,61 triliun atau naik 335,91% dari 2023 yang sebesar Rp149,25 triliun. Jumlah pelanggan aset kripto hingga Desember 2024 mencapai 22,91 juta pelanggan. 

Jumlah pedagang fisik aset kripto (PFAK) yang telah terdaftar di Bappebti sebanyak 11 PFAK dan 19 calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) yang telah memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) sedang berproses menjadi PFAK. Walaupun saat peralihan per 10 Januari 2025 sudah tercatat sebanyak 16 PFAK.

Lebih lanjut, dalam rangja penguatan pengawasan penindakan, Tirta mengatakan, di tahun 2024 pihaknya telah rutin melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan PBK ilegal. Kegiatan tersebut dikakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, sehingga tahun lalu Bappebti berhasil memblokir 1.046 domain situs web entitas ilegal di bidang PBK. 

"Bappebti juga aktif sebagai anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan llegal (Satgas PASTI). Bappebti juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI tentang Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto dalam Perkara Tindak Pidana Umum serta pendampingan hukum aset kripto dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI," tutup Tirta. 

Tantangan dan Strategi 2025
Tirta mengakui akui tahun 2025 akan penuh tantangan, sehingga pihaknya telah menyiapkan strategi untuk melanjutkan capaian positif 2024. Selain itu Bappebti menurutnya akan turut menyukseskan tiga program kerja Menteri Perdagangan dalam pengamanan pasar dalam negeri, memperluas pasar ekspor, dan UMKM BISA ekspor. 

"Tahun ini akan menjadi tahun yang tidak mudah dan penuh tantangan. Untuk itu, Bappebti berkomitmen terus meningkatkan kinerja di setiap sektor terkait. Komitmen ini menjadi langkah strategis Bappebti dalam menghadapi berbagai tantangan perdagangan, baik di tataran global maupun dalam negeri dengan capaian kinerja 2024 sebagai bahan refleksi dan pijakan," ujar Tirta.

Tantangan menurut Tirta yang akan dihadapi Bappebti tahun ini antara lain, adanya peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (IAKD), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto; Derivatif Keuangan yaitu Indeks Saham dan Single Stock dari Bappebti ke OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif (PMDK), dan Bursa Karbon; serta derivatif pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA) atau Forex dari Bappebti ke Bank Indonesia. Hal ini membuat Rencana Strategis Bappebti lima tahun ke depan harus dilakukan sedikit refresh dan fokus pada penguatan perdagangan berbasis komoditas.

Tirta menuturkan, Bappebti pun berkomitmen menyukseskan arahan Presiden RI untuk program swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi. 

Selanjutnya, Bappebti juga akan menyukseskan tiga program utama Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun ini, antara lain pengaman pasar dalam negeri, memperluas pasar ekspor, dan UMKM BISA Ekspor, yang mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan produk lokal yang berdaya saing. 

Lebih lanjut, mengenai strategi yang akan dilakukan Bappebti, Tirta menjelaskan ada beberapa langkah strategis untuk memperkuat Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di 2025. Langkah strategis tersebut pertama, optimalisasi implementasi SIstem Resi Gudang (SRG) dan pengembangan Pasar Lelang Komoditas (PLK), penguatan transaksi multilateral berbasis komoditas unggulan Indonesia, dan peningkatan implementasi bursa CPO Indonesia. 

Bappebti bersama bursa berjangka dan Assosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) akan segera melakukan penguatan perdagangan nikel melalui bursa berjangka nikel di Indonesia. Bappebti telah melakukan kajian pada 2024 dan akan segera melakukan penyesuaian Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 10/2024 tentang Perubahan atas Perba Nomor 3/2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di bursa berjangka dengan menambahkan nikel sebagai subjek kontrak berjangka.

Kemudian Bappebti akan melakukan review atas peraturan kontrak berjangka dan spesifikcasi kontrak nikel yang diajukan oleh bursa berjangka di Indonesia sebelum diberikan persetujuan oleh Kepala Bappebti. Targetnya, pada 2025 nikel akan ditransaksikan di bursa berjangka di indonesia.

"Selain itu, langkah lainnya adalah melakukan integrasi layanan Bappebti dengan inatrade Kementerian Perdagangan; optimalisasi pengawasan PBK, SRG, dan PLK dan penindakan; dan penguatan layanan publik Bappebti. Kami juga akan memperkuat kolaborasi Bappebti dengan OJK dan Bank Indonesia dalam rangka mengawal pengalihan derivatif keuangan dan aset kipto; serta optimalisasi literasi kepada masyarakat dan industri," tutur Tirta.

Dalam hal penguatan kelembagaan, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Kementerian Perdagangan. Dalam ortaker tersebut, struktur organisasi Bappebtì terdiri dari Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjengka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas (semula Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan); dan Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas (semula Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas).