Banyak Pungli, Kadin DKI Jakarta Minta Capres-Cawapres Babat Habis

JAKARTA - Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) DKI Jakarta, Diana Dewi meminta calon Presiden dan Wakil Presiden untuk membasmi pungli (pungutan liar) di berbagai daerah. Ini lantaran pihaknya kerap menemukan berbagai usaha yang dikenai pungli.

"Di daerah saya berharap problem-problem (pungli) untuk calon presiden ke depan itu memperhatikan daerah dalam hal perekonomian, di mana kami selalu mendapatkan kebijakan-kebijakan yang terkadang berbeda dengan kebijakan pusat," katanya dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Djakarta Teater – Lounge Area, Jakarta Pusat, Rabu (10/1).

Ia menjelaskan, menjalankan usaha di daerah tidak sama seperti di DKI Jakarta. Ia melihat banyak biaya yang seharusnya tidak dicantumkan pada kebijakan pusat, justru menjadi beban biaya di daerah.

Baca Juga: Ketidakefisienan Investasi Redam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Selain ada banyak kebijakan yang berbeda dengan pusat, banyak pungutan liar juga menjadi penyebab usaha tidak berkembang maksimal.

"Ini bukannya berarti (usaha) daerah mengurangi cost biaya tinggi, tapi justru kami membuka usaha di daerah mendapatkan cost di luar yang kami rasakan di DKI Jakarta," sebutnya.

Ia memberi contoh, pungli sering datang dari pihak yang mengaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Padahal, Diana menilai, membuka usaha berarti ada investasi yang masuk, sehingga keberlangsungannya tidak boleh diganggu dengan pungli.

"Kalau kami membangun usaha di daerah, tentunya kan ini bawa investasi. Pusat dan daerah juga yang menikmati itu. Tapi saya merasakan tidak semua pemerintah daerah dukung investasi masuk dengan membiarkan apabila ada LSM. Masih banyak di daerah yang membuat kita melakukan usaha tidak sebaik di Jakarta," tegasnya.

Alhasil, ia melihat banyak pelaku usaha memilih pindah ke daerah yang lebih memiliki infrastruktur atau regulasi yang lebih mumpuni. Untuk itu ia berharap daerah bisa menyamakan aturan dan kebijakan seperti di pemerintahan pusat.

"Ke depan pemerintah pusat harus betul-betul memperhatikan kebijakan pemerintah daerah walaupun saat ini ada otonomi daerah. Ini sangat mengganggu sekali. Jadi gak mungkin Indonesia jadi besar kalau daerahnya gak didukung,” imbuhnya.

Ia berharap masalah pungli bisa diselesaikan, untuk mendukung pertumbuhan usaha. "Tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat harapan kami bisa direalisasikan," tandasnya.

Baca Juga: Ketiga Cawapres Sebut Perlu Perbaikan Mendasar Investasi Indonesia

https://validnews.id/ekonomi/ketiga-cawapres-sebut-perlu-perbaikan-mendasar-investasi-indonesia

Sebagai informasi, investasi di Indonesia belum optimal memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tecermin dari Incremental Capital Output Ratio/ICOR yang masih tinggi.

Rata-rata ICOR Indonesia dari 2021 hingga 2022 sebesar 7,6%. Angka tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia yang cuma 4,5%, India 4,5% dan Filipina 3,7%.

Adapun, raihan ICOR yang cukup tinggi menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah antara modal yang diberikan dengan hasilnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut juga dibuktikan dalam faktor total produktivitas yang cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Bappenas menyebut, ketidakefisienan ini membuat Indonesia memerlukan invetasi tinggi untuk mencapai sasaran pertumbuhane Konomi. Untuk 2024, diperlukan investasi sebesar Rp7.138,7-7.374,4 triliun.

Pungli menurut catatan KPK menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi yang akan menurunkan Tingkat investasi.