Bamsoet: Hilirisasi Bisa Berjalan Ketika Kualitas Industri Sudah Siap

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut model ekonomi sirkularitas harus terus dikampanyekan dengan mengupayakan efisiensi sumber daya. 

Selain itu, pemanfaatan kembali residu industri untuk diolah dan memberikan nilai tambah yang lebih besar juga perlu terus digaungkan.

Hal itu dia ungkapkan berkaitan dengan besarnya potensi sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang semestinya bisa dikelola sendiri di dalam negeri untuk menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi.

Namun demikian, langkah tersebut ia katakan hanya dapat berjalan ketika kualitas industri nasional sudah siap dan mampu secara seksama dalam memroses material sumber daya dari hulu ke hilir.

"Sebagaimana yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni tentang hilirisasi mineral seperti emas, bauksit, nikel, tembaga, dan bijih besi," ungkap Bambang dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2023 di Jakarta, Rabu (16/8).

Pria yang kerap disapa Bamsoet itu menyebut konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional ditunjukkan tak hanya lewat dorongan hilirisasi, tetapi juga kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah.

"Hilirisasi industri ini adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945," tambahnya.

Baca Juga: Jokowi: Negara Dan Organisasi Manapun Tak Bisa Setop Hilirisasi RI

Lebih lanjut, jika ditarik jauh ke awal kemerdekaan Indonesia hingga era 1990-an, Bamsoet menuturkan sumber daya alam berupa minyak mentah, gas alam, batu bara, dan hasil alam lainnya berhasil jadi penopang utama sumber devisa yang berdampak pada stabilitas moneter.

Namun sayangnya, besarnya potensi kekayaan alam yang ada di Nusantara dinilai menjadi tak berdaya ketika situasi global mulai berubah dan melahirkan sederet krisis ekonomi besar di kawasan.

Menurut Bamsoet, hal tersebut jadi bukti nyata Indonesia tak bisa lagi bergantung pada sumber daya alam mentah.

Pemerintah pun ia sebut telah meyakinkan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam proses hilirisasi, salah satunya lewat investasi pembangunan dan pengembangan kapasitas industri domestik sebagai penyerap sumber daya mineral.

"Sumber daya alam mentah yang ada harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri," kata Bamsoet.

Untuk itu, Bamsoet mewanti-wanti agar Indonesia jangan sampai menjadi negara yang gagal, bangkrut, atau parahnya lagi menjadi 'pasien' International Monetary Fund (IMF) sebagaimana yang terjadi pada beberapa negara saat ini.

"Indonesia juga tidak boleh terancam krisis perekonomian, khsuusnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal," sebutnya.

Baca Juga: Bahlil Minta IMF Tidak Ikut Campur Soal Kebijakan Hilirisasi RI

Pasalnya, Indonesia merupakan lokasi berkumpulnya SDA terbesar, mulai dari emas, tembaga, gas alam, batu bara, hingga nikel yang saat ini sangat dibutuhkan dunia untuk bahan baku baterai kendaraan listrik.

Karena itu, Bamsoet melayangkan apresiasi atas langkah pemerintahan Presiden Jokowi yang menggalakkan kampanye hilirisasi sumber daya alam. 

Menurutnya, rencana itu harus berjangka panjang, holistik, konsisten, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode selanjutnya.

"Upaya ini perlu terus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Bamsoet.