Bakal Urus Kakao, Kelapa, Dan Karet, Pemerintah Bakal Ubah BPDPKS Jadi BPDP

JAKARTA - Pemerintah siap melebur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Rencananya, pemerintah akan memasukkan komoditas kakao, kelapa, dan karet ke dalam badan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah berupaya mendongkrak industri perkebunan di dalam negeri. Ia mencontohkan, kebun kakao domestik saat ini sudah turun anjlok, dari 800 ribu pohon saat puncak menjadi 200 ribu pohon saja.

Kondisi ini pun sempat membuat industri manufaktur di dalam negeri kelimpungan mencari bahan baku. Seperti diketahui, pemerintah sudah dan terus menggencarkan pembangunan industri dalam beberapa waktu terakhir.

“Sehingga pada saat industri kita bangun, malah kurang bahan baku. Makanya kemarin BPDP-KS kita akan konversi menjadi BPDP, termasuk di dalamnya kakao, kelapa, dan karet,” jelasnya usai merayakan Hari Jadi Kemenko Bidang Perekonomian ke-58, Jakarta, Kamis (25/7). 

Sehari sebelumnya, Airlangga memimpin rapat Komite Pengarah BPDPKS bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Perekonomian.

Baca Juga: Diatur BPDPKS, Asosiasi Optimistis Produktivitas Kakao Meningkat

Pada pertemuan itu, dirinya menyebut, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional. Untuk itu, Indonesia perlu terus mengembangkan produk kelapa sawit secara inovatif, termasuk pengembangan bioavtur untuk bahan bakar pesawat.

Berkaitan dengan itu, dirinya menyayangkan industri perkebunan yang terlihat berbeda jauh, antara komoditas kelapa sawit dengan kelapa, karet, dan kakao yang masih ketinggalan potensi industri-bisnisnya.

“Jadi kalau kita lihat (potensi ekonomis) kelapa, karet, dan kakao, ketinggalan dengan kelapa sawit, padahal ini kan genre-nya sama,” ungkapnya. 

Pemerintah pun siap menugaskan BPDP nantinya akan juga ikut merevitalisasi kebun kakao, karet, dan kelapa. Sebagai perbandingan, industri kelapa Indonesia sudah ketinggalan potensinya dari kelapa Thailand.

“Kelapa ini kan di Thailand sudah bibitnya, pohonnya pendek, sehingga untuk panen lebih mudah, hampir mirip dengan kelapa sawit, pakai dodos sudah bisa panen. Nah sedangkan untuk industri mamin dari kelapa (RI), (bisa jadi) aren, dan yang lain sangat diperlukan,” jelasnya. 

Dongkrak Industrialisasi Kakao
Sebelumnya, pemerintah hendak mendongkrak produksi kakao lokal dengan mengembangkan industri kakao yang juga melibatkan kebun rakyat untuk memenuhi kebutuhan kakao nasional. 

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Internal yang membahas tentang pengelolaan kakao dan kelapa di Istana Presiden.

Berdasarkan data BPS, produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang 2023. Saat ini, pemerintah mengestimasi, kebutuhan kakao nasional dipenuhi via lokal sekitar 45%, sisanya sekitar 55% via impor.

“Oleh karena itu, penting untuk replanting daripada kakao agar luasan kakao meningkat dan produksinya bisa dikembalikan, mungkin dobel,” ungkap Menko Airlangga, Rabu (10/7).

Baca Juga: Mendag: Kakao Dan Kelapa Akan Dikelola Oleh BPDPKS

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, dalam rapat tersebut Presiden Joko Widodo memberi arahan terkait tugas tambahan yang diberikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang juga bertanggung jawab untuk me-replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.

“Yang penting dua-duanya itu adalah karena ini adalah smallholder atau kebun rakyat, disediakan benihnya oleh Perguruan Tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi, ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi daripada kakao dan kelapa,” jelasnya.

Airlangga juga menerangkan, akan ada fasilitas penambahan perluasan ataupun membantu kakao kebun rakyat yang direvitalisasi. Lebih lanjut, pemerintah akan mendorong riset untuk pengembangan kakao.

Selain membahas kakao dan kelapa, Menko Airlangga juga menghadiri Rapat Internal mengenai bioetanol. Dia menjelaskan, rapat tersebut membahas tentang bensin bersulfur rendah yang dikaji oleh Pertamina.

“Yang sudah dilakukan percobaan adalah E5 (ethanol 5%). Sekarang Pertamina harus membuat studi bagaimana pengadaan untuk etanolnya. Kedua, kita sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, di Merauke. Jadi kita itu dikaji lagi,” pungkasnya.