Diatur BPDPKS, Asosiasi Optimistis Produktivitas Kakao Meningkat

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana membentuk kelembagaan kakao dan kelapa guna menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah.

Pasalnya, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan melakukan replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa. Itu sejalan dengan upaya Kemenperin membentuk kelembagaan atas dua komoditas tersebut. 

Dalam rapat internal (rapin) presiden dengan BPDPKS, diputuskan pengelolaan kakao dan kelapa dilimpahkan kepada BPDPKS. Nantinya, akan membentuk dua kedeputian baru, yaitu Deputi Kakao dan Deputi Kelapa.

"Sejumlah asosiasi industri memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah tersebut," tulis keterangan resmi Kemenperin, Sabtu (13/7). 

Pada kesempatan yang sama, Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) menilai pemerintah telah mengambil langkah penting untuk meningkatkan produktivitas kakao Indonesia. Itu diperkirakan akan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani kakao dan menjaga kelangsungan industri. 

Ketua Umum ASKINDO Arief Susanto berharap, upaya peningkatan produktivitas kakao Indonesia akan semakin mendorong daya saing kakao Indonesia, baik dari sisi ketersediaan bahan baku dan hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global dalam perdagangan internasional yang sangat kompetitif.

"Itu langkah strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia yang mengalami tantangan yang luar biasa dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri serta persaingan perdagangan dengan produsen atau industri olahan kakao dari negara lain," kata Arief. 

Menurutnya, peningkatan produktivitas kakao akan menjamin ketersediaan bahan baku domestik bagi industri. Ia juga menilai faktor paling pentingnya, yakni guna meningkatkan pendapatan keluarga pekebun kakao Indonesia, di mana 99% kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat (smallholder). 

Arief menyarankan, kelembagaan yang ditunjuk dan regulasi teknis nantinya harus bisa menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang tersedia dekat dengan sentra-sentra produksi pekebun kakao. Ia menilai penting ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi, serta tenaga penyuluh lapangan yang mumpuni di sentra-sentra produksi kakao.

Senada, Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI) menilai, langkah pemerintah sudah tepat dan sangat relevan, mengingat penurunan produksi kakao Indonesia yang signifikan selama beberapa tahun terakhir dan peningkatan impor bahan baku. 

 "Diharapkan kelembagaan ini dapat memberikan dampak positif pada petani dan industri, termasuk peningkatan produktivitas serta kualitas kakao, hasil olahan, dan jaminan penyerapan panen bagi petani,” ujar Ketua ACBI Olivia Putri Prawiro.

ACBI juga berharap kebijakan ini akan mengatasi tantangan yang dihadapi industri pengolahan kakao saat ini, termasuk kebutuhan untuk mengimpor sebagian besar bahan baku biji kakao. Menurut ACBI, kelembagaan dan skema penguatan hulu kakao Indonesia, sangat diperlukan dan sejalan dengan misi ACBI untuk memperkuat petani kakao fine flavor yang fokus pada fermentasi untuk memberikan nilai tambah terhadap biji kakao tersebut. 

"Kami berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi," tutur Olivia.