03 Mei 2024
10:19 WIB
Bahlil: Pembangunan IKN Akan Dongkrak Ekonomi Daerah Penyangga
Daerah Penyangga akan tercipta investasi dari pembangunan IKN. Salah satunya Kalimantan Selatan yang akan menjadi pusat kawasan ekosistem industrialisasi batu bara.
Penulis: Khairul Kahfi
Editor: Fin Harini
Ilustrasi pembangunan IKN. Presiden Joko Widodo melakukan seremoni penyelesaian akhir atau topping off hunian ASN dan personel hankam di Kawasan IKN, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (1/3/2024). BPMI Setpres/Muchlis Jr
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, perpindahan IKN ke Kalimantan akan memberi manfaat secara ekonomi bagi daerah-daerah penyangga sekitar, seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.
Hal ini disampaikannya kala memberikan kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan yang dihadiri 1.500 peserta. Tema yang diangkat dalam acara ini adalah ‘Potensi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional’.
“Jadi ini kita mau pindahin IKN yang dapat manfaatnya siapa? Pertama Kalimantan, semua Kalimantan menjadi penyangga. Sekarang lihat, pertama ekonomi di Kaltara pasti ke depan akan dapat manfaatnya,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (3/5).
Dirinya pun menyinggung bahwa pemerintah akan berkonsentrasi membentuk tata kota yang paling baik di wilayah ini. Lewat pembagian 30% pembangunan kota dan 70%-nya akan diperuntukkan untuk alam.
“Ini salah satu kota terbaik di dunia,” ujarnya dalam kuliah umum tersebut.
Baca Juga: OIKN: Sejumlah Bangunan Di IKN Ditargetkan Terbangun Juni 2024
Sementara terkait perencanaan investasi di IKN, Bahlil menjelaskan, klaster pertama investasi yang dipimpinnya akan memprioritaskan investor atau pengusaha dalam negeri. Kemudian, klaster kedua akan diisi oleh investor asing.
Dirinya menekankan, tidak menginginkan pusat kota IKN akan diambil oleh asing. Dirinya pun percaya, keberadaan proyek ini akan memicu peradaban baru dalam pengelolaan kota dan investasi.
Misalnya, penggunaan mobil listrik di wilayah tersebut dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Bahlil pun menggarisbawahi, pembangunan akan dilakukan di wilayah-wilayah yang bukan hutan.
“Kalsel masuk dalam investasi kurang-lebih hampir Rp7 triliun. Kita akan membangun pusat kawasan ekosistem industrialisasi batu bara dan kita dorong sektor hilirisasi pertanian dan perkebunan serta kelautan. Kalsel akan menjadi penyangga pertama IKN,” tegasnya.
Di samping itu, Bahlil yang juga mantan Ketua Umum HIPMI tersebut, menyambut baik dan mendorong Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan menjadi kampus ketahanan pangan nasional, pusat penelitian lahan basah, dan mangrove dunia.
“Jadi perintah Pak Rektor tadi, saya akan ketemu Menteri Pertanian dan Menteri LHK agar rencana tersebut harus segera dieksekusi untuk kebaikan kampus,” urainya.
Pusat Penelitian Lahan Basah
Dalam sambutannya, Rektor ULM Ahmad Alim Bachri mengatakan, pihaknya merencanakan ULM menjadi kampus ketahanan pangan nasional, pusat penelitian lahan basah, dan mangrove dunia. Karena keberadaan ULM di Kalimantan Selatan merupakan potensi gerbang utama bagi IKN.
Ahmad menjelaskan, pemerintah berencana membangun pelabuhan internasional. Sebagai kampus, ULM diharapkan mampu berperan untuk mengamankan dari sisi lingkungan.
Pembangunan pelabuhan internasional IKN akan berada Kabupaten Kota Baru, Kalsel, yang akan dihubungkan oleh jalan tol dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jarak tempuh sekitar 1,5 jam.
“Sehingga ULM sudah ada di sekitar rencana pembangunan pelabuhan internasional, dengan upaya untuk mengamankan sisi lingkungan pelabuhan,” papar Ahmad.
Baca Juga: Hingga akhir Januari, Pembangunan IKN Tahap I Sentuh 71,47%
Ahmad menambahkan, pihaknya juga sudah mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguasai lahan mangrove seluas 621 hektare. Rencananya, lahan itu akan dijadikan pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia.
“Dengan KLHK, kita mengusulkan untuk menguasai lahan mangrove seluas 621 hektare dan informasinya sudah masuk untuk menunggu persetujuan KLHK,” ucapnya.
Selain menjalin kerja sama dengan Kementerian LHK, Ahmad menerangkan, pihak kampus juga sudah melaksanakan kesepakatan dengan PT Inhutani, untuk mengelola lahan seluas 1.700 hektare untuk dijadikan pusat pengembangan pengelolaan usaha pertanian.
Ahmad optimistis, lahan seluas 1.700 hektare dapat menjadi pusat pengembangan hingga pengelolaan usaha pertanian secara terintegrasi.
“Kalau itu bisa diwujudkan, ULM akan menjadi pelaku ekspor nasional, karena saat ini terjadi penurunan produksi kopi, dan itu harus dimanfaatkan,” ungkap Ahmad.