Bahlil Minta PLN Fokus Bangun Jaringan Transmisi

JAKARTA - Pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia seringkali terhambat oleh terbatasnya jaringan transmisi yang menghubungkan jaringan pembangkit EBT ke jaringan listrik nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sekalipun Indonesia punya potensi energi bersih yang besar, pengembangannya sering terkendala karena belum tersedianya jaringan listrik di lokasi tersebut.

"Kemarin saya tanya kepada Dirut PLN kenapa ini terjadi? Jadi ternyata sumber-sumber EBT itu besar, namun jaringannya belum terkoneksi. Contoh EBT ada di Riau, tetapi jaringan listriknya yang belum ada di sana untuk menghubungkannya," jelasnya dalam Opening Ceremony The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024, Rabu (18/9).

Menteri Bahlil pun meminta PT PLN sebagai perusahaan pelat merah penyedia kelistrikan supaya fokus untuk membangun jaringan transmisi guna mendukung distribusi energi bersih dan mengatasi keterbatasan infrastruktur.

"Jadi tugas PLN sekarang adalah fokus untuk membangun transmisi, karena kalau tidak nanti transmisi dibangun oleh swasta dan itu melanggar Undang-Undang Ketenagalistrikan," ucap Bahlil.

Eks-Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengungkapkan infrastruktur transmisi menjadi kunci utama untuk menggugah minat investor dalam menggarap potensi EBT di tanah air.

Baca Juga: Hingga 2060, Indonesia Butuh US$1.108 M Untuk Investasi EBT

Menurutnya, investor bakal lebih tertarik apabila proyek energi baru dan terbarukan di Indonesia tak terkendala oleh keterbatasan jaringan listrik yang terhubung ke konsumen.

Di samping pembangunan infrastruktur, Bahlil mengatakan saat ini harga listrik berbasis EBT sudah cukup kompetitif. Proyek EBT pun dijelaskannya lebih menguntungkan dengan periode break-even point yang lebih cepat.

"Kemarin saya bersama tim sudah mengecek harga jual EBT dan kita sudah hitung rata-rata 8-10 tahun break-even point, kontraknya 30 tahun jadi 20 tahun panen. Jadi 8-10 tahun itu untuk break-even point. Dengan perhitungan seperti ini, tidak ada alasan lagi pengembangan listrik EBT tidak jalan," jabar dia.

Dengan harga yang ekonomis dan dukungan infrastruktur yang tengah digenjot, dirinya berharap bisa mengatasi hambatan yang menghadang pengembangan EBT, termasuk proses perizinan yang bakal dipercepat.

"Kami akan memangkas baik dari sisi syarat dan waktu untuk mendorong teman-teman investor melakukan percepatan investasi. Jadi investor tidak perlu ragu, kami akan melakukan reform berbagai langkah konstruktif dalam rangka percepatan," ucap Bahlil.

Benahi Perizinan
Upaya memangkas perizinan itu disebutkan Bahlil dalam rangka menjawab tugas dari Presiden Joko Widodo. Pada kesempatan itu, RI 1 merasa heran terkait lamanya eksekusi beberapa proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Padahal, menurutnya banyak investor yang tertarik menanamkan modal mereka untuk proyek-proyek geothermal di Indonesia.

Setelah mengunjungi tiga lokasi PLTP beberapa waktu lalu, Jokowi sadar peluang pengembangan sumber EBT itu sangat besar, diiringi tingginya minat investor terhadap sektor energi hijau.

"Potensinya ada 24.000 MW, sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat? Akhirnya ketahuan tadi seperti dikatakan Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun," sebut Presiden.

Baca Juga: Dirjen EBTKE Ungkap Keluhan Kepala Daerah: Listrik Mereka Hanya 4 Jam

Dia menegaskan hal tersebut harus sesegera mungkin dibenahi. Permasalahan lamanya eksekusi proyek PLTP, sambung Presiden, menjadi penyebab saat ini hanya 11% potensi panas bumi yang sudah tergarap.

Jokowi menyampaikan jangan sampai keunggulan energi geothermal dibanding energi hijau lainnya dari sisi kestabilan maupun dari sisi ketidaktergantungan pada musim dan cuaca harus terhambat dengan lamanya perizinan yang diperlukan.

Apalagi, saat ini Indonesia diketahui menjadi negara dengan potensi panas bumi terbesar. Total potensi geothermal di Nusantara disebutkannya mencapai 40% dari keseluruhan potensi di dunia.

"Ini semestinya paling cepat dibenahi terlebih dahulu agar dari 24.000 MW yang baru dikerjakan 11% itu bisa segera dikerjakan para investor," tegasnya.