Bahlil Janji Muhammadiyah Akan Dapat Lahan Tambang Menguntungkan

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah masih mengkaji lebih lanjut soal lahan tambang batu bara yang akan diberikan kepada PP Muhammadiyah.

Menurutnya, lahan tambang batu bara yang akan diberikan kepada organisasi masyarakat keagamaan tersebut harus dalam kondisi bagus dan berpeluang memberi keuntungan. Karena itu, kajian masih terus dilakukan supaya Muhammadiyah mendapat lahan tambang yang menguntungkan.

"Muhammadiyah itu kemarin kita sudah dorong, tapi kita lagi mengkaji kembali, yang harus kita kasih itu harus yang bagus, jangan sampai yang jelek," ucap Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (22/7).

Baca Juga: Positif, Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Eks Adaro, NU Eks KPC

Sejatinya, pemerintah berencana memberikan lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk untuk Muhammadiyah.

Tetapi dalam prosesnya, Bahlil menyebut, pemerintah masih harus melakukan pendalaman lebih jauh soal lahan tambang batu bara tersebut. Sekali lagi, pendalaman dilakukan supaya Muhammadiyah benar-benar mendapat jatah tambang yang menguntungkan.

"Kemarin kita dorong untuk eks-Adaro. Tapi setelah dicek, data sementara yang masuk ke saya agaknya masih harus butuh pendalaman. Kita ingin kasih yang bagus, kan NU punya bagus, Muhammadiyah juga harus bagus," kata dia.

Baca Juga: Muhammadiyah Bentuk Badan Usaha Pengelola Tambang

Sebagai informasi, PP Muhammadiyah sampai detik ini belum mengantongi lahan tambang sebagai implementasi dari lahirnya PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pada beleid itu, tepatnya di Pasal 83A, organisasi masyarakat keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendapat lampu hijau untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Adapun WIUPK yang bisa dikelola oleh ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau lahan dari eks-PKP2B generasi pertama.

Baca Juga: Dear Ormas Keagamaan, Ini Syarat Untuk Kelola Tambang

Pemerintah dalam hal ini menyiapkan enam WIUPK, yakni lahan eks-PKP2B milik PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), serta PT Kideco Jaya Agung.

Sedangkan sampai saat ini, Muhammadiyah belum mendapat lahan untuk dikelola. Sementara NU, kini sudah mengantongi IUP untuk mengelola bekas PKP2B milik PT KPC.