Muhammadiyah Bentuk Badan Usaha Pengelola Tambang

JAKARTA - Muhammadiyah membentuk badan usaha strategi dan operasi yang ditugaskan secara khusus, untuk mengelola konsesi tambang yang difasilitasi oleh pemerintah.

"Kami membentuk lembaga yang ada di Muhammadiyah. Saya tidak ingin, kami menerima tambang, kemudian yang mengerjakan bukan kami," kata Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10)

Selain membentuk strategic corporate dan operation corporate, kata Muhadjir, Muhammadiyah juga berencana membentuk satu unit Perseroan Terbatas (PT) untuk mengelola sektor tambang yang lebih dari satu titik.

Terkait lokasi tambang yang akan digarap pihaknya, Muhadjir belum mengungkapkan secara spesifik, sebab masih dalam kajian dari tim survei internal yang diisi oleh para dosen pertambangan Universitas Muhammadiyah. Ia mengatakan, survei internal yang dilibatkan Muhammadiyah masih mengkaji eks lahan tambang dari perusahaan Adaro Energy Indonesia, Kideco, dan Arutmin.

"Kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami untuk memastikan. Tambang itu, kan, rumit ya," serunya.

Muhadjir yang juga Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menyebut, lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan tambang.

"Kampusnya juga dekat dengan tambang, misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont. Kemudian, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal," ujarnya.

Bahkan, kata Muhadjir, baru-baru ini, perusahaan tambang Berau Coal memberi kompensasi kepada Universitas Muhammadiyah berupa lahan mengandung batu bara. Ia pun memastikan, komitmen organisasi untuk memperluas operasional di sektor tambang, tidak hanya berhenti pada konsesi dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PK2B).

"Sampai kapan pun kami akan bergerak di situ, bahkan mungkin akan terus diperluas batu bara, mungkin bisa di nikel dan yang lain," cetusnya.

Berlaku Profesional
Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan, organisasi yang dipimpinnya akan berlaku profesional terkait konsesi tambang yang diberikan pemerintah.

"Jangan underestimate, kami Muhammadiyah itu kan juga bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha, bisa bikin hotel, Insya Allah bisa juga menjalankan program-program berskala besar, tentu dengan rasionalitas yang tinggi, profesionalitas," kata Haedar.

Haedar mengatakan, pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan, kesehatan dan badan usaha selama ini dilakukan Muhammadiyah secara mandiri, dan seluruhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Muhammadiyah juga memiliki perhatian besar terhadap persoalan lingkungan, di mana pada Milad 2023 lalu, Muhammadiyah mengangkat isu perubahan iklim.

"Bahkan kita punya Muhammadiyah Climate Center, satu-satunya ormas yang punya lembaga untuk antisipasi terhadap perubahan iklim dengan segala dampak lingkungannya yang dahsyat," jelasnya.

Ia menekankan, Muhammadiyah dalam mengelola tambang juga akan mengacu kepada kesejahteraan masyarakat serta tetap menjaga dan merawat lingkungan. "Dan mohon pemahaman juga dari teman-teman media, jadi lihatlah persoalan ini secara proporsional, objektif, dan konstruktif. Bahwa nanti ada kekurangan-kekurangan di antara kita, saya pikir terus perbaiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tuturnya.

Dia menekankan, pengelolaan tambang akan dilakukan secara profesional, melalui anak perusahaan yang memiliki good governance, dan juga dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli yang bertanggung jawab.

"Bahkan kami kan punya 5 universitas yang punya prodi pertambangan dan 12 SMK pertambangan. Dan pesan Pak Presiden, mendukung apa yang menjadi komitmen Muhammadiyah untuk pengembangan SDM ke depan yang berkarakter tapi juga bisa menguasai sainteks karena memang Indonesia memerlukan itu," ujar Haedar.