Bahlil Ancam Ambil WIUP PTBA Jika Tak Jalankan Proyek DME

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) harus tetap mencari mitra pengganti Air Products untuk menggarap proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME).

Artinya, PTBA harus tetap menjalankan proyek gasifikasi batu bara menjadi DME sebagai penugasan dari pemerintah sekalipun Anggota Holding BUMN Pertambangan MIND ID itu telah merumuskan alternatif lain seperti gas sintetis, grafit sintetis, hingga asam humat.

Jika PTBA tak menjalankan penugasan itu, dirinya akan mengambil sebagian wilayah pertambangan yang mereka kelola.

"Nanti kita akan kasih tugas, kalau tidak, kita ambil sebagian wilayahnya," tegas Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (8/5).

Baca Juga: Soal Hilirisasi Batu Bara, Pemerintah Wajib Buka Opsi Lain Di Luar DME

Bahlil juga menegaskan arah hilirisasi batu bara ditentukan oleh pemerintah lewat Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Artinya, PTBA tak bisa menjalankan alternatif hilirisasi batu bara jika proyek gasifikasi menjadi DME belum mereka laksanakan.

"Yang mengurus hilirisasi itu Satgas Hilirisasi dan Menteri Investasi dan Hilirisasi. Jadi di luar itu, kamu tanya PTBA saja, dia kan bukan regulator," katanya.

Sebagaimana diketahui, emiten pertambangan pelat merah itu punya penugasan untuk menggarap gasifikasi batu bara menjadi DME pada era Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Amat disayangkan, proyek yang digadang-gadang dapat menjadi instrumen menekan impor Liquified Petroleum Gas (LPG) itu masih belum berjalan semenjak Air Products memutuskan untuk mundur dari kerja sama dengan PTBA pada 2023 silam.

Direktur PTBA Arsal Ismail beberapa waktu lalu telah menjelaskan faktor keekonomian menjadi tantangan utama yang ia hadapi dalam menggarap penugasan gasifikasi batu bara dari pemerintah.

Baca Juga: Sebelum Garap Grafit Sintetis, ESDM Minta PTBA Laporkan Hasil Kajian DME

Dalam hal ini, PTBA telah melakukan perhitungan dan kajian yang menunjukkan harga produk DME justru jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan impor LPG.

"Pertama itu tantangan keekonomian, di mana estimasi harga DME hasil produksinya masih lebih tinggi dari harga patokan yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, dan juga analisa perhitungan kami masih lebih tinggi dari harga LPG impor," sebut Arsal, Senin (5/5).

Selain faktor keekonomian, tantangan juga datang dari sisi infrastruktur. PTBA dalam menjalankan proyek gasifikasi batu bara wajib membangun jalur distribusi maupun perangkat kompor rumah tangga supaya bisa kompatibel dengan produk DME.

"Jaraknya itu kurang lebih 172 km, serta perlu kesiapan jaringan niaga dan distribusi bahan bakar alternatif ini secara luas," pungkasnya.