ASEAN Sepakat Pilih Jalur Diplomasi dan Negosiasi Hadapi Tarif AS

JAKARTA – Pertemuan Khusus Para Menteri Ekonomi ASEAN (Special ASEAN Economic Minister Meeting) menghasilkan pernyataan bersama yang berisi keinginan untuk menjalin dialog yang jujur dan konstruktif dengan Amerika Serikat (AS) terkait masalah-masalah perdagangan.

ASEAN merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi AS, sementara posisi AS sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi ASEAN.

Karena itu, komunikasi dan kolaborasi yang terbuka akan sangat penting untuk memastikan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan semangat tersebut, ASEAN berkomitmen untuk tidak mengenakan tindakan balasan.

“Mengingat perkembangan ini, kami menyatakan niat bersama untuk terlibat dalam dialog yang jujur dan konstruktif dengan AS untuk mengatasi berbagai masalah terkait perdagangan. Komunikasi dan kolaborasi yang terbuka akan sangat penting untuk memastikan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan semangat tersebut, ASEAN berkomitmen untuk tidak mengenakan tindakan balasan apa pun sebagai tanggapan terhadap tarif AS,” demikian salah satu butir Pernyataan Bersama Menteri Ekonomi ASEAN yang dihasilkan pertemuan khusus secara daring pada Kamis, (10/4).

Para Menteri Ekonomi ASEAN juga berkomitmen untuk menjaga kepentingan ekonomi ASEAN serta hubungan dagang yang kuat dan saling menguntungkan dengan AS. Secara khusus, ASEAN menegaskan kembali kesiapan untuk bekerja sama dengan AS di bawah ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dan Rencana Kerja Expanded Economic Engagement (E3) untuk mengeksplorasi solusi yang bisa diterima bersama pada isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Baca Juga: AS Tunda Tarif Resiprokal, Indonesia Masih Antri Nego

ASEAN juga menegaskan kembali dukungannya terhadap sistem perdagangan multilateral yang memberi kepastian, transparan, bebas, adil, inklusif, berkelanjutan, dan berbasis aturan (rule-based) dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai intinya.

Kemudian, ASEAN akan tetap teguh memperdalam integrasi ekonomi regional, sehingga bisa menangkap berbagai peluang di tengah ketidakpastian. ASEAN akan terus berkomitmen melanjutkan inisiatif-inisiatif penting seperti upgrading ASEAN Trade-In-Goods Agreement (ATIGA) dan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Dalam pernyataan bersama tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN menyebut kebijakan tarif yang diumumkan pada tanggal 2 April 2025 dan kemudian penangguhan terbaru pada tanggal 9 April 2025 telah menyebabkan ketidakpastian dan akan membawa tantangan yang signifikan bagi bisnis, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta dinamika perdagangan global.

Pengenaan tarif yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh AS akan mengganggu arus perdagangan dan investasi regional dan global, serta rantai pasokan, yang memengaruhi bisnis dan konsumen di seluruh dunia, termasuk AS.

Hal ini juga akan memengaruhi keamanan dan stabilitas ekonomi, memengaruhi mata pencaharian jutaan orang di kawasan tersebut, dan menghambat kemajuan ekonomi di ASEAN, khususnya negara-negara ekonomi yang kurang berkembang, serta hubungan ekonomi dan perdagangan ASEAN-AS yang telah berlangsung lama. Hal ini terutama mengingat bahwa pada tahun 2024, AS merupakan sumber FDI terbesar ASEAN dan mitra dagang terbesar.

Pada 2024, total perdagangan ASEAN dengan AS tercatat sebesar US$305,98 miliar. Nilai ini, menjadikan AS sebagai mitra dagang terbesar kedua bagi ASEAN. Produk ekspor utama ASEAN ke AS di antaranya sirkuit terpadu elektronik, perangkat telepon, mesin pengolah data otomatis dan unitnya, pembaca magnetik atau optik, alat semikonduktor, serta ban pneumatik baru dari karet. 

Sementara itu, produk impor utama ASEAN dari AS di antaranya turbojet, turbopropeller dan turbin gas lainnya, minyak bumi, sirkuit terpadu elektronik, perangkat pesawat dan pesawat luar angkasa, mesin pengolah data otomatis, serta pembaca magnetik atau optik.

Posisi Indonesia
Indonesia kembali menyatakan memilih menempuh jalur diplomasi dan negosiasi, merespons penerapan tarif unilateral AS. Pendekatan ini dipilih pemerintah demi mencari solusi yang saling menguntungkan.

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menyampaikan, pemberian tarif balasan akan mengeskalasi situasi dan hanya akan merugikan masyarakat serta negara-negara yang terlibat.

Posisi Indonesia itu disampaikan Mendag Busan di pertemuan ASEAN tersebut untuk membahas kebijakan tarif baru AS.

Kebijakan soal tarif itu diumumkan Presiden AS pada 2 April 2025, yang kemudian ditangguhkan implementasinya oleh Pemerintah AS pada 9 April 2025.

“Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi demi mencari solusi saling menguntungkan. Indonesia juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, termasuk industri dalam negeri, asosiasi perdagangan, pakar ekonomi, dan organisasi perdagangan internasional untuk membangun posisi negosiasi yang komprehensif dan terpadu,” kata Mendag Busan dalam pertemuan.

Baca Juga: Ekonom: Penundaan Tarif Resiprokal Trump Jadi Kesempatan RI Berbenah

Mendag Busan turut memberikan masukan terkait sikap yang bisa diambil ASEAN sebagai satu kawasan yang solid. Menurutnya, ASEAN harus merespons ancaman dari berbagai hambatan perdagangan dengan tepat. Untuk itu, Mendag Busan menyarankan agar respons ASEAN berfokus pada upaya membangun kepercayaan diri tiap negara anggota, baik dari sudut pandang domestik maupun sebagai kawasan.

Beberapa upaya yang disampaikan Mendag Busan terkait tarif unilateral AS adalah pertama, menghindari tindakan retaliasi atau proteksionis. Selanjutnya, memperkuat komitmen ASEAN terhadap keterbukaan melalui reformasi nasional dan koordinasi regional.

Upaya ketiga, memastikan ASEAN menolak kesepakatan bilateral yang berpotensi mengikis persatuan antarnegara anggota. Berikutnya, terus mengupayakan kerja sama dengan semua mitra dagang ASEAN, termasuk memaksimalkan implementasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

“Indonesia mendukung hubungan ekonomi ASEAN-AS yang lebih kuat. Hal ini harus dapat kita lakukan dari posisi yang koheren secara regional dan secara strategis otonom. Hanya dengan persatuan dan kerja sama yang baik di antara negara ASEAN, suara ASEAN akan didengar dan dipertimbangkan, sebagaimana pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Malaysia beberapa waktu yang lalu untuk mendukung ASEAN 2025 yang diketuai Malaysia,” katanya.