APINDO Apresiasi Realisasi Investasi Tinggi, Tapi PHK Terus Terjadi

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengapresiasi capaian investasi Indonesia yang selama semester I/2025 yang memperoleh hingga Rp942,9 triliun, atau 49,5% dari target pemerintah di tahun ini yang sebesar Rp1.905,6 triliun. Jumlah tenaga kerja yang terserap pun mencapai 1.259.868 orang.

Meski begitu, dia masih mempertanyakan apakah jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut cukup dalam mengimbangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ada saat ini.

"Jadi ini memang angka yang baik. Namun, pertanyannya apakah ini cukup? Karena, penciptaan (lapangan kerja) ini belum memadai dibandingkan dengan angka PHK maupun angka pekerjaan baru yang harus disiapkan setiap tahunnya," ujar Shinta dalam acara Konferensi Pers Pra Rakernas APINDO XXXIV, di Jakarta, Selasa (29/7).

Baca Juga: Januari-April 2025 PHK Mencapai 24.036

Walaupun tak menyebutkan secara pasti angka PHK yang terjadi saat ini, namun Shinta mengungkapkan ada peningkatan PHK terutama di sektor-sektor padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Karena itu, Shinta memperkirakan, jumlah lapangan kerja di Indonesia setidaknya harus tersedia untuk sekitar 2 hingga 3 juta orang.

"Ini bukan angka, tapi apa dasar solusi yang bisa kita sampaikan. Memang kalau dilihat, kondisinya PHK ini terus meningkat dan terutama di dalam sektor-sektor padat karya," tuturnya.

Dia pun menyatakan kekhawatiran para pengusaha terhadap pentingnya penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya calon-calon angkatan tenaga kerja yang tengah menunggu kesempatan bekerja. Sementara di saat yang sama, ruang kesempatan kerja minim, ditambah sejumlah industri merespon kondisi saat ini dengan lonjakan PHK.

Oleh karena itu menurut Shinta, pihaknya menekankan pentingnya pemberian insentif yang terukur dan berdampak langsung pada keberlanjutan industri, khususnya sektor padat karya.

"Kami mengusulkan beberapa hal, yakni paket insentif fiskal seperti pembebasan PPN atas jasa support kantor dan bahan baku tertentu, kemudian percepatan distribusi PPN, penghapusan biaya masuk bahan baku komoditas tertentu, serta penjelasan PPH 21 yang ditanggung oleh pemerintah," ujar Shinta.

Baca Juga: PMI Manufaktur Kembali Melemah Di Juni Jadi 46,9, Awas Gelombang PHK

Tak hanya itu, Shinta juga menekankan urgensi stimulus untuk mengurangi labor cost (biaya pengeluaran untuk tenaga kerja) dan biaya energi, seperti subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi sektor terdampak, skema energi bersih yang terjangkau melalui diskon listrik, dan subsidi untuk industri, serta skema EBT seperti PLTS Atap dengan skema net metering.

"Di sisi lain juga efisiensi biaya dan hambatan perizinan bagi industri juga lebih diusulkan untuk biaya operasional," tambah Shinta.

Usulan-usulan tersebut menurut Shinta yang diperlukan perusahaan saat ini demi menjaga ekosistem usaha yang lebih kompetitif, inklusif, dan juga bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dengan perluasan lapangan kerja.