Anggaran Belanja APBN 2025 Capai Rp1.960,3 Triliun

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan, realisasi belanja negara dalam APBN 2025 per 31 Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun, atau setara 55,6% dari outlook yang sebesar Rp3.527,5 triliun.

Wamen merinci, realisasi belanja yang dimaksud terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.388,3 triliun, yang memuat belanja K/L Rp686 triliun dan belanja non K/L Rp702,8 triliun; serta Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun.

Sebagai catatan, dari ketiga komponen tersebut belanja K/L mengalami perlambatan 2,5% (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sudah mencapai Rp703,3 triliun. Adapun belanja K/L yang dimaksud memuat anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja program-program untuk masyarakat seperti bantuan sosial (bansos) dan beasiswa kuliah.

Baca Juga: APBN Per Agustus 2025 Defisit Rp321,6 Triliun

“Belanja pegawai Rp212,2 triliun tumbuh dibandingkan tahun lalu 7,6%, belanja barang juga tumbuh 2,4% tahun ini Rp232,2 triliun, lalu belanja modal ini masih lebih lambat dibandingkan tahun lalu, tahun ini Rp139,9 triliun (turun) 8,5%, belanja bantuan sosial juga lebih tinggi Rp101,1 triliun tahun ini, 5,5% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” urai Wamen Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Agustus, di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/9).

Meski demikian, peningkatan pada belanja pemerintah pusat ditopang oleh belanja non-K/L yang mencatatkan pertumbuhan sekitar 5,6% (yoy) atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang baru mencapai Rp665,2 triliun.

Belanja pemerintah non-KL yang dimaksud di antaranya terdiri dari pembayaran pensiun sebesar Rp130,5 triliun serta subsidi dan kompensasi sebesar Rp218 triliun.

Sementara itu untuk TKD, Wamenkeu Suahasil mengungkap realisasinya sebesar Rp571,5 triliun di tahun ini meningkat 1,7% jika dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy), yang baru mencapai Rp562,1 triliun.

Baca Juga: APBN 2025 Membengkak, Sri Mulyani: Jumlah Kementerian/Lembaga Naik Drastis!

Meski demikian, meningkatnya realisasi ini justru diikuti dengan lambatnya belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemenkeu mencatat, belanja pegawai daerah secara keseluruhan terkontraksi 14,1%, terdiri dari belanja pegawai yang menurun 1,5%; belanja barang dan jasa turun 10,6%; belanja modal turun 32,6% diikuti belanja lainnya turun 30,7%.

Kondisi tersebut, yang menurut Wamenkeu menyebabkan dana pemda di perbankan mengalami kenaikan. Dirinya menegaskan, Kemenkeu mendorong daerah untuk mengakselerasi belanja agar APBD mampu memberikan stimulus bagi perekonomian daerah.

“Kita berharap bahwa pemerintah daerah akan belanja lebih cepat dalam sisa waktu tiga bulan ke depan,” kata Suahasil.