Anak Buah Luhut Sebut 800.000 Pajero Cs Masih Pakai Solar Subsidi

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin mengungkapkan sekitar 800.000 kendaraan pribadi roda empat bermesin diesel masih menggunakan Solar dan Biosolar bersubsidi.

Rachmat mengestimasikan konsumsi Biosolar bersubsidi oleh Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, maupun Toyota Land Cruiser itu mencapai kisaran 477-573 liter per unit setiap tahunnya.

"Di Indonesia mana ada mobil diesel itu Low Cost Green Car (LCGC). Mobil diesel kalau beli yang mana? Ya Pajero Sport, Fortuner diesel, Land Cruiser. Gak ada Agya yang diesel ya," imbuhnya dalam sebuah sesi diskusi di Jakarta, Senin (5/8).

Baca Juga: Pemerintah Matangkan Penerapan BBM Rendah Sulfur

Menurut dia, pengguna kendaraan roda empat saat ini bisa menikmati subsidi 4,3-11 kali lipat lebih besar dibanding pengendara sepeda motor. Terlebih, jika mobil tersebut bermesin diesel dan menggunakan Solar dan Biosolar bersubsidi dengan anggaran yang lebih besar.

Pasalnya, subsidi bensin (Pertalite) yang dikucurkan pemerintah hanya sekitar Rp2.000 per liter, sedangkan solar mendapat subsidi hingga Rp8.000 per liter. Adapun nilai subsidi Biosolar saat ini berada di angka Rp4.966 per liternya.

"Kalau orang naik motor kita anggap dengan pola pemakaian tertentu bisa dapat Rp1. Sementara kalau Agya pakai Pertalite bisa dapat Rp4, lalu Innova bisa dapat Rp5. Artinya orang yang naik motor hanya kita kasih seperlima dari orang yang naik Innova," jelas Rachmat.

Eks-CEO Bukalapak itu menjelaskan terdapat penghematan sekitar 30% jika pengguna Pajero Cs menggunakan Biosolar bersubsidi ketimbang solar.

Namun, Rachmat mengestimasikan pemilik mobil diesel yang menggunakan Biosolar bisa mendapat besaran subsidi di kisaran Rp2,37 juta-Rp2,84 juta per unit setiap tahun.

"Kita asumsikan dia (mobil diesel) lebih hemat 30%, itu dia bisa dapat 11-13 kali (lebih besar dari sepeda motor). Jadi terus terang ya agak mengusik rasa keadilan," ucap dia.

Lebih lanjut, Rachmat menngungkapkan pemerintah tengah berupaya memperbaiki kualitas BBM di Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka membereskan persoalan polusi udara yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Menurutnya, masifikasi penggunaan kendaraan listrik tak begitu bisa diandalkan untuk memperbaiki kualitas udara di Indonesia, mengingat pangsa pasar EV yang masih sangat kecil.

Baca Juga: Tiru Skema Solar, Pembelian Pertalite Mulai Gunakan QR Code

Kecilnya pasar EV di dalam negeri membuat kebutuhan BBM dijelaskannya bakal terus meningkat hingga tahun 2040 mendatang. Sehingga, upaya strategis untuk membenahi problem polusi udara ialah dengan perbaikan kualitas BBM.

"Mau tidak mau kita harus handle BBM-nya, yang tadinya 2.500 ppm (tingkat sulfur) menjadi 500, itu harus diubah sesuai standar kita. Kemudian yang dulunya 50 ppm mungkin ke depan bisa 10 ppm," tegas Rachmat.

Tapi di tengah proses perbaikan kualitas yang menggunakan anggaran dari pemerintah itu, dirinya menjamin tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"BBM bersubsidi harganya sama, yang kita inginkan kualitasnya secara bertahap bisa naik sampai benar-benar regulasinya selesai dan golongan-golongan yang kita bisa tahu bahwa memang membutuhkan ini," pungkasnya.