Alami Penurunan Omset Hingga 90%, UKM Tak Rasakan Dampak Pemilu

JAKARTA - Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius mengatakan, meski saat ini sudah memasuki masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menemukan banyak pengusaha konveksi dan sablon yang mengalami penurunan omset hingga 90%.

Hal itu terungkap dari wawancara yang dilakukan KemenKopUKM pada pedagang konvensi Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen, Jakarta. Para pedagang konveksi yang beroperasi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengaku mengalami penurunan penjualan produk UMKM untuk kampanye dibandingkan dengan periode Pemilu 2019.

“Kami mewawancara beberapa pedagang di kedua pasar tersebut. Diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan omzet penjualan yang cukup drastis dari 40% hingga 90% jelang Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan Pemilu 2019,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (8/1).

Padahal, menurutnya pada periode pesta demokrasi atau Pemilu, UKM cenderung terjadi peningkatan omzet alat peraga kampanye yang signifikan. Namun kondisi saat ini berbanding terbalik. Pihaknya mencatat, saat ini belum ada dampak signifikan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM.

“Khususnya bagi sebagian besar pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi dan menjual produk atau alat peraga kampanye,” ujarnya.

Yulius menduga, kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, pemesanan produk untuk kampanye langsung melalui pelaku usaha mitra dari partai sesuai daerah pemilihan (Dapil).

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat atau 2,5 bulan sedangkan periode Pemilu sebelumnya 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah. Keempat, tren kampanye yang dilakukan secara online melalui media sosial. Dan terakhir, peserta Pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako dibandingkan membagikan kaos.

Baca Juga: Berharap Terdongkrak Riuh Pemilu

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan, umumnya musim kampanye Pemilu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Lantaran, pembuatan segala atribut kampanye dikerjakan oleh pelaku UKM.

Namun saat ini pihaknya melihat terjadi penurunan yang sangat drastis permintaan atribut partai. Padahal saat musim kampanye tahun 2019, tiga bulan sebelumnya ia biasa menerima order sebanyak 4 juta sampai 15 juta buah hanya dari partai.

“Sampai saat ini memang ada, bukan tidak ada, ada (pemesanan) tapi masih kurang. Sekarang, jutaan itu enggak sampai. Hanya puluhan ribu saja itu pun bukan dari partai hanya dari caleg,” katanya dalam kesempatan yang sama.

Nandi mengatakan, biasanya, kampanye juga banyak didukung oleh tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka biasa membuat pesanan mendadak dan tidak dalam jumlah besar, waktunya pun sering kali mepet.

"Penjualan kami turun drastis hingga 70% dibanding Pemilu 2019,” ujarnya.

Meski begitu ia mengatakan IPKB telah membantu mendorong penjualan sejak enam bulan terakhir dengan membekali para anggota atau penjual yang tergabung dalam IKM untuk berjualan secara online.

“Kami juga menggandeng marketplace seperti Shopee untuk membantu para pelaku konveksi bisa tetap berjualan online. Ini upaya kami agar tetap bertahan di era digitalisasi saat ini,” kata Nandi.

Imbauan Untuk Parpol dan Paslon
Melihat hal tersebut, menurut Yulius, beberapa hal yang akan dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan penjualan para pelaku UMKM bidang usaha konveksi dan sablon meliputi upaya mendorong partai politik atau calon legislatif.

Upaya ini menurutnya agar momen pesta rakyat memiliki ruang lingkup bisnis produk untuk kampanye dan dapat melibatkan pelaku UMKM dalam rantai pasok bisnisnya.

"Seharusnya masa kampanye dan tahun politik ini bisa meningkatkan secara signifikan ekonomi pelaku UMKM. Partai Politik, Caleg dan Tim Sukses Pilpres bisa memanfaatkan produk-produk UMKM dalam proses kampanye. Secara nyata memberikan keberpihakan kepada UMKM," tekannya.

Baca Juga: INDEF: Perputaran Uang Pemilu 2024 Bisa Capai Rp100 T

Yulius juga mengatakan pemerintah, khususnya KemenKopUKM juga meminta pelaku UMKM untuk memperluas akses pasar di bidang usaha konveksi dan sablon yang memproduksi atau menjual alat kampanye untuk masuk ke dalam ekosistem digital.

“Di mana ke depan, Pemerintah dapat mempermudah pelaku usaha untuk terhubung dalam katalog elektronik atau e-katalog,” katanya.

Kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, untuk mendorong terciptanya marketplace PD Pasar Jaya sebagai wadah pemasaran bagi pelaku UMKM di lingkungan PD Pasar Jaya.

“Kami berharap, seluruh sektor di Pemerintahan, dapat membantu dalam menghidupkan kembali roda perdagangan di kawasan ini,” ucap Yulius.

Ia juga berharap, agar semua pihak untuk ikut menekan peredaran produk impor, dengan mengontrol kualitas dan standar produk secara ketat.