Airlangga Buka Suara Soal Kegaduhan Pembatasan BBM Subsidi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut angkat bicara mengenai isu pembatasan BBM bersubsidi yang ramai belakangan ini.

Dirinya meluruskan, saat ini pemerintah tengah menyusun program jenis BBM baru yang lebih rendah sulfur dalam rangka menekan emisi buang dari sektor transportasi.

"Kita sedang siapkan skenario, nanti skenarionya dilaporkan terlebih dahulu ke Pak Presiden," ucap Airlangga saat menemui awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/7).

Skenario yang tengah disiapkan, lanjut Airlangga, ialah mengenai program BBM baru tersebut. Terang-terangan, dia juga menyebutkan tidak ada rencana dari pemerintah untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi.

Baca Juga: BPH Migas Ajak Pemda Ikut Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi

Akan tetapi, seiring dengan jenis BBM baru yang lebih rendah sulfur sesuai standar Euro 4, Menko Airlangga menjelaskan pemerintah juga bakal mensosialisasikan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran pada awal September 2024 mendatang.

"Ya (1 September), jadi saya minta untuk sosialisasi dulu. Tidak ada pembatasan BBM, tapi sosialisasi agar tepat sasaran," imbuhnya.

Di tempat berbeda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah membantah wacana pembatasan BBM bersubsidi pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

Wacana untuk membatasi penyaluran BBM bersubsidi, sambung Kepala Negara, hingga kini belum masuk ke rapat kabinet.

"Tidak, tidak, belum ada. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," ucap Jokowi dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga memastikan tidak ada pembatasan BBM bersubsidi pada HUT Kemerdekaan RI ke-79 mendatang.

"Tidak, tidak ada batas-batas 17 Agustus. Masih belum ini kok, kalian kok nanya buru-buru amat," ucapnya saat menjumpai awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/7) lalu.

Baca Juga: Menkeu Proyeksi Anggaran Subsidi Energi Melonjak Di Semester II

Eks-Duta Besar RI untuk Jepang itu menambahkan saat ini pemerintah tengah mempertajam data terlebih dahulu untuk penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran. Adapun mengenai pembatasan, dirinya memastikan belum ada keputusan yang diambil.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam data. Arahnya kita mau tepat sasaran, minta diperdalam lagi. Itu untuk yang subsidi, yang non subsidi kan tidak," kata dia.

Adapun untuk pembatasan penyaluran BBM subsidi akan diatur nantinya dalam Peraturan Menteri ESDM. Karena itu, pemerintah tengah mempertajam data penerima BBM subsidi yang berhak, jika memang ke depan ada pembatasan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

"Semuanya harus terdaftar, datanya lagi disiapin, diminta untuk bisa dipertajam lagi," pungkas Menteri Arifin Tasrif.