Prabowo Targetkan Rasio Pajak RI Melonjak Ke 16%

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subiantoro menilai, capaian rasio perpajakan Indonesia masih bisa dicapai jauh lebih baik. Dirinya menargetkan, rasio pajak ke depan bisa menyentuh hingga 16%, lebih tinggi dari posisi saat ini yang masih berkisar 10%-an.

Menurutnya, level rasio pajak Indonesia tidak boleh lagi ketinggalan di belakanga negara tetangga lainnya. Dia mencontohkan, rasio pajak di Thailand dan Malaysia bisa mencapai 16%, sementara Vietnam dan Kamboja rasio pajaknya sekitar 16-18%.

“(Rasio pajak Indonesia) masih ada ruang untuk perbaikan… Jika Thailand bisa mencapai rasio pajak 16%, lalu Malaysia, Vietnam, dan Kamboja juga bisa, mengapa Indonesia tidak bisa?” katanya dalam agenda Mandiri Investment Forum 2024, Jakarta, Selasa (5/3). 

Terkait itu, dirinya meminta masukan kepada manajer dan para pakar ekonomi terkemuka di dalam negeri untuk mencapai hal tersebut. Dirinya pun meminta saran langsung terkait hal tersebut kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Presiden Direktur Bank Mandiri Darmawan Junaidi, dan ekonom senior Chatib Basri yang hadir dalam agenda tersebut. 

“Pak Erick, Pak Darmawan, Pak Tiko, Pak Chatib, tolong beri saya rekomendasi siapa yang akan menjadi Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya),” bebernya.

Prabowo eksplisit menjelaskan, kenaikan rasio perpajakan tersebut tidak akan diterapkan dengan meningkatkan beban pajak atau intensifikasi. Adapun, kenaikan rasio penerimaan pajak tersebut ditempuh lewat memperluas pajak atau ekstensifikasi pembayar pajak (tax payer). 

Jika berhasil menaikkan rasio pajak 6%, maka Indonesia akan ketambahan pemasukan negara sebesar US$90 miliar. “Kalau menurut saya ini bisa dilakukan… (Kenaikan rasio pajak) itu penting,” jelasnya.

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat, rasio pajak pusat terhadap PDB mencapai 10,24% atau sekitar Rp1.518,79 triliun di 2018; 9,76% atau sekitar Rp1.546,14 triliun di 2019; 8,33% atau sekitar Rp1.285,14 triliun di 2020; 9,12% atau sekitar Rp1.547,84 triliun di 2021; dan 10,39% atau sekitar Rp2.034,54 triliun di 2022.

Mengacu catatan 8 Program Hasil Terbaik Cepat milik paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran menilai, tidak ada permasalahan dalam sistem penerimaan negara. Terlihat dari pendapatan perpajakan tahun 2022 tercapai 114% dari target dan tumbuh 34,3%, atau jauh melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%.

Secara umum, paslon ini pun berencana pendirian Badan Penerimaan Negara. Pendirian badan ini begitu urgen, karena Prabowo menargetkan rasio penerimaan negara terhadap PDB bisa sebesar 23% pada 2029. 

Di sisi lain, rasio penerimaan negara saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan ASEAN maupun global. Kondisi ini juga mengonfirmasi bahwa potensi penerimaan negara, khususnya perpajakan, belum tergali secara optimal.

Selain itu, ketergantungan negara terhadap utang dan sumber pendanaan lainnya masih tinggi. Sehingga dapat mengancam stabilitas fiskal, kredibilitas negara, dan kesejahteraan rakyat. 

Prabowo-Gibran menekankan hendak meningkatkan tax ratio atau rasio pajak sebagai bagian dari PDB, bukan tax rate (beban pajak). Tax ratio melambangkan efektivitas pengumpulan pajak.

Banggakan Level Defisit Rendah
Pada kesempatan sama, Prabowo juga memuji capaian defisit fiskal Indonesia saat ini yang berada jauh di bawah batasan wajib 3% dari PDB. Dirinya pun memperkirakan, Indonesia bisa dengan mudah berada dalam level defisit yang dibatasi di kisaran 2,6-2,8%.

Outlook capaian defisit fiskal itu pun masih berada di bawah batas wajib 3%, yang pada dasarnya diadopsi dari Uni Eropa dari Perjanjian Maastricht. Menariknya, Menhan sebut, banyak negara kuat di Uni Eropa tidak bisa mempertahankan batasan defisit fiskal mereka sendiri.

“Saya pikir Prancis menyumbang (defisit fiskal) sekitar 6,8% dari PDB, Jerman juga sekitar 6%, dan Italia sekitar 8%. Jadi capaian Indonesia, lumayan. Saya harus sekali lagi memuji semua pengelola ekonomi dan pengelola fiskal pada pemerintahan ini dan pemerintahan sebelumnya,” sebutnya.  

Karena itu, Prabowo berkomitmen untuk bisa mempertahankan kerja sama yang erat semua pihak, mulai dari pelaku ekonomi besar hingga yang paling kecil. Sekali lagi, dirinya menghendaki pendekatan ekonomi RI ke depan adalah kolaborasi dan kerja sama antara semua pelaku ekonomi.

“Kami tidak menginginkan permainan zero sum. Kami menginginkan upaya kolaboratif, strategi kami bukanlah zero sum game.  Bukan pemenang mengambil segalanya, tapi kami ingin (semua pihak) win-win-win-win,” sebutnya.