Warga Bali Desak Menteri PU Normalisasi Sungai

DENPASAR - Warga Bali mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk merealisasikan janji untuk menormalisasi sungai-sungai di Bali. Sebelumnya, sejumlah wilayah di Bali diterjang banjir bandang pada 10 September 2025.

“Hingga hari ini, janji itu belum dilaksanakan dan janji tidak akan ada artinya kalau tidak ada tindak lanjut,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  dari Bali, Ni Luh Djelantik di Denpasar, Rabu (5/11) dikutip dari Antara.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Bali diterjang banjir bandang pada 10 September 2025.

Rombongan DPD datang dengan agenda advokasi masalah pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu, ada pernyataan pejabat di akar rumput yaitu kepala lingkungan bahwa yang paling mereka butuhkan adalah normalisasi sungai dan perbaikan sandaran.

Baca juga: Banjir Bali Tewaskan 18 Orang 

Tim DPD menemukan kondisi lapangan dimana sungai-sungai besar seperti Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Teba, Tukad Yeh Poh, dan Tukad Anyar mengalami pendangkalan akibat sedimentasi berat dan sampah padat.

DPD mendapat informasi pada aliran tersebut rata-rata normalisasi sungai dilakukan lebih dari lima tahun lalu. Bahkan, beberapa wilayah seperti Pemecutan Kelod, Legian, dan Pemogan, masyarakat secara swadaya melakukan pengerukan.

Oleh karena itu, komite dua mendorong janji eksekutif dalam memperbaiki infrastruktur sungai, apalagi akhir tahun mendatang, Bali akan kembali diguyur hujan dan puncaknya pada awal tahun 2026.

Ni Luh Djelantik mengakui di kota sejumlah titik aliran sungai dilakukan beautifikasi bantaran sungai, alih-alih menyalahkan proyek pemerintah daerah menurutnya perlu dilakukan penanganan yaitu mengeruk sungai lebih dalam sehingga penyempitan aliran sungai tidak menimbulkan luapan air saat hujan lebat.

Wakil Ketua Komite II DPD Angelius Wake Kako menambahkan, dari pertemuan dengan masyarakat dan Balai Wilayah Sungai (BWS) diputuskan, seluruh keluhan masyarakat akan ditulis dan dikirim ke Menteri PU.

“Sudah ada komitmen dari BWS dan Dinas KLH untuk bersama-sama dengan masyarakat menyelesaikan persoalan sedimentasi, persoalan normalisasi, dan juga pembangunan sanderan,” kata dia.

Pimpinan rombongan menyadari banyak wilayah Bali yang terdampak dan membutuhkan perbaikan infrastruktur.

Namun, karena ada kendala anggaran, maka masyarakat Bali dapat terlebih dahulu mengoptimalkan langkah penghijauan, mengingat resapan air yang rendah akibat tutupan hutan yang kurang.

“Hampir puluhan desa meminta dibangun itu kalau semuanya minta mungkin secara fiskal tidak memungkinkan sehingga kita butuh kolaborasi, ada gerakan menanam kembali, menghijaukan kembali sempadan sungai karena Bali punya luasan resapan kecil, gerakan ini tentu akan dikawal oleh DPD,” ujar Angelius.