Skala Karhutla 2025 Meningkat Dibanding 2023

JAKARTA - Pantau Gambut menyebut skala kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Juli 2025 lebih besar dibanding Juli 2023 saat El Nino melanda Indonesia. Tercatat ada 13.608 titik panas (hotspot) atau melonjak lebih dari lima kali lipat dalam satu bulan dibanding wilayah lain.

Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut Wahyu Perdana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/8) menguraikan dari Juni hingga Juli 2025, tercatat adanya kenaikan 11.287 titik panas tersebar di 303 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Mayoritas titik panas ini berada di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Aceh.

“Kemudian, karhutla yang terjadi, asapnya telah menjangkau Malaysia dan Singapura, membuat ketiga negara ini menyambut hari kemerdekaan masing-masing di tengah ancaman asap karhutla,” imbuh dia.

Baca juga: Januari-April 2025, KLH Catat Penurunan Titik Panas    

Wahyu menyayangkan, pemerintah melansir narasi karhutla disebabkan oleh cuaca ekstrem. Narasi tidak lagi relevan karena sebaran titik panas di Juli 2025 naik hingga empat kali lipat dibandingkan Juli 2023 saat El Nino melanda Indonesia.

Padahal, tren cuaca tahun ini seharusnya lebih bersahabat dibandingkan 2023, namun skala karhutla justru lebih besar.

Hal ini menjadi bukti, krisis karhutla merupakan dampak kerusakan ekosistem gambut lebih sistematis. Yakni, terlihat dari adanya potensi pembukaan lahan gambut di area fungsi lindung ekosistem gambut.

Kerusakan sistematis ini, diungkapkannya, terlihat dari adanya potensi pembukaan lahan gambut di area fungsi lindung ekosistem gambut.

Melalui citra satelit, Pantau Gambut mendeteksi adanya 287 titik panas pada satu hamparan gambut lindung sedalam tujuh meter di dalam konsesi PT Sumbertama Nusa Pertiwi. 

Perusahaan di Muaro Jambi, Provinsi Jambi, ini terindikasi melakukan pembersihan lahan karena adanya pola bakar yang cenderung rapi.

Wahyu menegaskan, selama ekosistem gambut terus dikorbankan demi kepentingan ekonomi, selama kebijakan lingkungan hanya menjadi formalitas, selama pengawasan dan penegakan hukum tak menyentuh pelaku korporasi, maka krisis karhutla akan terus menjadi luka ekologis bangsa ini.