Puan Harap Hari Anak Nasional Perkuat Komitmen Pelindungan Anak

JAKARTA - Ketua DPR, Puan Maharani menilai, Hari Anak Nasional (HAN) yang diperingati setiap 23 Juli, harus bisa memperkuat komitmen menjamin pelindungan hak-hak anak. Serta, terbebas dari berbagai permasalahan, seperti kekerasan, perundungan, dan gizi buruk atau stunting.

"Jutaan anak Indonesia hari ini masih hidup dalam persoalan dan harus segera dijawab dengan kebijakan nyata,” jelas Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (23/7) di Jakarta.

Puan mengutip data Pusiknas Bareskrim Polri yang mencatat 5.574 kasus kekerasan terhadap anak terjadi hingga April 2025, dan data ini terus meningkat. Angka ini menurut dia karena sistem pelindungan yang belum terdesentralisasi dengan efektif. 

Banyak daerah yang belum memiliki unit layanan anak di tingkat desa atau kelurahan, serta belum terbangun sistem pelaporan dan pendampingan yang terintegrasi. Tenaga sosial yang terlatih menangani kasus anak secara komprehensif juga masih kurang.

Puan juga menyoroti banyaknya anak yang menghadapi risiko perundungan (bullying), kekerasan seksual, hingga diskriminasi. 

Baca juga: Ribuan Anak Bakal Dapat Remisi Hari Anak Nasional  

Lalu, ketimpangan kesejahteraan anak-anak di desa tertinggal, wilayah adat, dan keluarga prasejahtera masih mengalami ketimpangan akut dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pelindungan sosial," imbuh Puan.

Oleh karenanya, Puan menegaskan pelindungan anak harus masuk ke dalam kerangka besar pembangunan nasional dan lokal. DPR melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, kata Puan, akan terus mendorong pengarusutamaan isu anak dalam setiap kebijakan strategis negara. 

Ketua DPP PDIP ini juga mendorong hadirnya berbagai program terobosan yang dapat memaksimalkan pelindungan bagi anak-anak di setiap sektor maupun lini kehidupan bangsa dan negara.

"Pelatihan wajib bagi guru, tenaga medis, dan perangkat desa soal pelindungan anak dan kesehatan jiwa anak mesti dilakukan. Anak-anak pun perlu dilibatkan dalam forum musyawarah pembangunan desa/kota untuk menjamin hak partisipasi mereka," papar Puan.

Ketua DPR melanjutkan, masalah stunting di Indonesia juga masih menjadi tantangan serius. Menurut dia, stunting adalah bentuk kekerasan struktural terhadap anak yang sering luput dari perhatian.

Dia mengatakan, anak yang tumbuh dalam kondisi gizi buruk bukan hanya berisiko pada fisik, tetapi juga kehilangan kesempatan tumbuh optimal secara kognitif dan sosial.

"Karena itu, pemerintah harus memastikan keadilan gizi dan kesejahteraan anak dari sejak dalam kandungan. Sebab, anak-anak yang stunting hari ini akan sangat sulit menjadi generasi unggul esok hari," tegas mantan Menko PMK itu. 

Ia menekankan, penyelesaian persoalan stunting harus dilakukan dan didukung seluruh pihak, seperti adanya intervensi terhadap pangan bergizi yang lebih terjangkau, edukasi gizi keluarga, hingga pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil. 

Puan mendorong pembentukan unit layanan pelindungan anak dan keluarga di tingkat desa/kelurahan. Masalah stunting di Indonesia, kata Puan, harus segera diatasi demi memastikan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa bertumbuh menjadi sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

"Demi generasi SDM emas seperti yang kita harapkan bersama, demi kemajuan Indonesia," ucap Puan. 

Bagi Puan, peringatan Hari Anak Nasional 2025 harus dimaknai lebih dari sekadar seremonial di tengah semangat tema "Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045". Menurut dia, melindungi hak anak merupakan upaya untuk membangun peradaban.

Maka dari itu, diperlukan kerja sama setiap elemen bangsa dalam mengokohkan semangat kebersamaan dalam isu perlindungan terhadap anak. 

"Maka peringatan Hari Anak Nasional 2025 harus menjadi momentum nyata untuk menuju anak Indonesia bebas dari berbagai ancaman, baik itu kekerasan, bullying, stunting, dan sebagainya," tutur Puan.