PSN Umbar Janji Agar Nelayan Tak Menolak

JAKARTA - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengingatkan masyarakat agar tak tergiur dengan janji lapangan kerja dan kompensasi agar mereka tak menolak Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kita juga sebagai masyarakat juga jangan terlalu naif juga menerima cerita-cerita itu,” jelas Sekjen KIARA Susan Herawati saat ditemui Validnews, di Jakarta Pusat, Selasa (19/8).

Susan mengungkapkan, pola ini sudah lazim terjadi. Seperti, di daerah Sulawesi yang banyak tambang nikel.

Dulu, lanjut Susan, warga diberi janji bisa diserap oleh sebagai tenaga kerja di pertambangan. Tapi, setelah dibuka, sedikit sekali warga yang diserap dengan dalih tidak terampil.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada Banyak Masalah Muncul Karena PSN

Kemudian proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, yang dibangun untuk mendukung industri otomotif. Hal ini dirasa tidak tepat dengan janji membuka lapangan kerja bagi warga Patimban yang notabene adalah nelayan.

Susan menjelaskan, jika nelayan tidak memperkuat keterampilannya untuk industri tersebut, maka malah jadi terasingkan.

“Itu yang kemudian harus dihentikan. Dan masyarakat sendiri sebenarnya juga harus lebih cerdas,” lanjut dia. 

Susan mencatat, dengan kehadiran PSN dan proyek besar lain, membuat lebih dari 50% nelayan beralih profesi. Lebih jauh hal ini akan membuat mereka jadi terjerat kemiskinan struktur.

Sementara untuk iming-iming kompensasi, Susan menegaskan, tidak pernah sepadan dengan daerah mereka yang dijadikan PSN.

Susan mengatakan, PSN digunakan untuk pelabelan proyek yang tidak bisa diganggu. Seolah-olah, daerah yang ditetapkan menjadi area PSN, maka masyarakatnya mau tidak mau berdamai.

“Itu yang kemudian kami takutkan. Karena biasanya kesiapsiagaan mereka untuk mengokupasi area PSN ini luar biasa, termasuk militernya. Militer itu termasuk polisi-tentara itu yang kemudian menjadi berat,” katanya.

Ia mengatakan, PSN proyeksinya bukan untuk proyek investasi, tapi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Sebenarnya, kalau melihat faktornya, ya ini lebih kepada oligarki sih. Ujung-ujungnya untuk penumpukan keuntungan sebesar-besarnya,” pungkas dia.