Komnas HAM Sebut Ada Banyak Masalah Muncul Karena PSN

JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Atnike Nova Sigiro meminta pemerintah untuk meninjau kembali model pembangunan dalam bentuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sebab berpotensi menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara berulang. 

Menurutnya, karena pembangunan dalam bentuk PSN sangat eksklusif, maka pembangunannya dapat menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran HAM berulang.

“Berdasarkan kajian dan aduan yang diterima Komnas HAM, ada banyak masalah yang hadir karena PSN ini, tidak hanya masalah lingkungan tapi kami juga menemukan sejumlah dugaan pelanggaran HAM,” kata Atnike dalam Peluncuran Laporan Kajian Dampak PSN terhadap HAM, Selasa (3/12).

Atnike menjelaskan, dalam sejumlah proyek PSN pihaknya menemukan jika tata kelola PSN bermasalah dan berdampak pada masyarakat sekitar. Mulai dari penyusunan kebijakan, AMDAL, penetapan lokasi PSN, serta miminnya pelibatan masyarakat dalam proyek tersebut. 

Pada beberapa kasus, pengadaan lahan dilakukan dengan cara-cara tidak adil dan merugikan masyarakat. Di mana pihak terkait menggunakan intimidasi, kekerasan, penggunaan kekuatan berlebih, manipulasi objek pajak, serta appraisal yang tidak independen. 

Hal ini menyebabkan adanya sejumlah dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat, di antaranya hak atas kesejahteraan, hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak-hak kelompok rentan. 

“Selain itu, tidak adanya mekanisme pengaduan dan pemulihan HAM bagi masyarakat yang terdampak pembangunan PSN ini membuat masyarakat merugi,” beber Atnike.

Untuk itu, Atnike menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi secara mendalam dan partisipatif atas PSN yang tengah berjalan, dan melakukan penundaan PSN yang akan berjalan. Hal ini penting dilakukan sampai pemerintah mendapat laporan yang komprehensif atas dampak PSN untuk perumusan kebijakan lebih lanjut. 

Pemerintah juga harus membangun mekanisme pemulihan atas pelanggaran HAM masyarakat yang terdampak pembangunan PSN, termasuk memastikan pendekatan berbasis HAM dalam proses penyusunan pembangunan nasional. 

“Pemerintah harus memastikan bahwa semua proyek pemerintah khususnya proyek PSN harus mengutamakan HAM dan kesejahteraan masyarakat, untuk bisa mencapai hal ini pemerintah harus melibatkan masyarakat,” ujarnya.