Prevalensi Stunting di Bali Paling Rendah

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat Bali sebagai provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Demikian data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Bali mencapai 8,7%. Jauh di bawah prevalensi stunting nasional yaitu 19,8%.

"Bali di tahun 2023 juga prevalensi stunting dia terbaik di Indonesia. Kemudian diikuti dengan Jawa Timur dan Kepulauan Riau," ujar Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes, Asnawi Abdullah, dalam temu media daring, Kamis (5/6).

Dia menjelaskan, Bali bisa mencapai prevalensi stunting yang rendah karena beberapa hal. Contohnya, Bali memiliki platform Sigenting untuk mendata, memantau, dan mengevaluasi kondisi stunting balita. Lalu, Bali juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat miskin karena mereka lebih berisiko mengalami stunting.

Selain itu, Asnawi berkata Bali memiliki pertemuan tahunan bertajuk Rembuk Stunting. Pertemuan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan hingga ke tingkat desa yang bertujuan menganalisis dan mencari solusi untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.

Baca juga: Keluarga Miskin Sumbang Jumlah Bayi Stunting Terbanyak di Indonesia

"Pemerintah Bali juga memberikan perhatian bantuan kepada balita stunting, berupa sembako, susu, bubur bayi, atau bahkan biskuit yang diharapkan bisa melengkapi kebutuhan gizi anak-anak," tambah Asnawi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi menambahkan, Bali memiliki prevalensi stunting terendah karena tingginya cakupan layanan intervensi stunting di provinsi itu. Hal ini terjadi di seluruh jenis layanan intervensi stunting.

Beberapa di antaranya, persentase balita gizi buruk yang mendapat tatalaksana mencapai 98,8%, cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 96,5%, cakupan gerakan stop BAB sembarangan mencapai 94%, dan persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah mencapai 93,3%.

Tak hanya itu, Maria menilai akses kesehatan di Bali terbilang sangat baik, posyandu aktif melakukan layanan kesehatan, dan kohesivitas sosialnya pun sangat baik.

"Seluruh intervensi-intervensi kunci di Bali itu cakupannya di atas 75%. Nah, ini kami ingin sekali hal yang sama juga terjadi di seluruh provinsi-provinsi yang lainnya," harap Maria.