PPI di Australia Dukung Aksi Indonesia Gelap

JAKARTA - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPI Australia) menyoroti kondisi pendidikan Indonesia yang menjadi salah satu poin dalam aksi Indonesia Gelap. Mereka menilai, beberapa kebijakan di bidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini berpotensi merugikan rakyat.

"Kami menyatakan solidaritas dengan rekan-rekan pelajar di tanah air," tegas PPI Australia dikutip dari pernyataan sikap tertulis, Jumat (21/2).

Mereka menjelaskan, ada empat hal yang mereka soroti. Pertama, pencairan tunjangan kinerja (tukin) dosen dan tenaga pendidik. Menurut PPI Australia, tukin harus diberikan sebagaimana mestinya sejak lima tahun lalu tanpa pemotongan yang tidak adil.

Mereka menyebut, pemerintah memang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk tukin 33.957 dosen pada tahun 2025. Namun, anggaran ini belum mencakup seluruh hak dosen yang tertunda pada tahun 2020-2024.

"Mendesak pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidik," urai PPI Australia.

Baca: Gerindra Sebut Demo Indonesia Gelap Bentuk Reaksi Berlebihan

Kedua, PPI Australia mengawal keberlanjutan pendanaan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi pelajar Indonesia, terutama bagi yang kurang mampu. Mereka juga menolak kebijakan penghapusan atau pengurangan anggaran beasiswa. 

Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menyebut setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Ketiga, PPI Australia mendesak pembatalan UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) karena dapat mengancam independensi dan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi. Mereka menilai, perguruan tinggi harus menjadi ruang kebebasan berpikir dan berinovasi tanpa ada intervensi politik maupun kepentingan ekonomi.

"Keberlanjutan finansial perguruan tinggi tidak boleh mengorbankan independensi akademik," tegas PPI Australia.

Keempat, PPI Australia meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara komprehensif program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pasalnya, pelaksanaan program ini menemui sejumlah kendala, misalnya insiden keracunan dan kekhawatiran atas transparansi anggaran. Mereka pun mendorong implementasi MBG yang lebih melibatkan pemerintah daerah dan pakar di tingkat lokal.