PKS Tantang Prabowo Bereskan Tambang Keluarga Jokowi

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto aparat penegak hukum pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berani mengusut tuntas mafia tambang, termasuk permainan tambang nikel yang diduga milik anak dan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku. 

"Meminta aparat penegak hukum berani mengusut dugaan permainan tambang termasuk kasus tambang nikel milik anak dan menantu mantan Presiden Jokowi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku," urai Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (18/8) di Jakarta.

Ia menjelaskan, dugaan tersebut pernah terungkap dalam fakta persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, 31 Juli 2024. 

Merujuk fakta persidangan tersebut, Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak pandang bulu dalam memberantas mafia tambang. Meskipun harus berhadapan dengan keluarga mantan presiden.

"Pemerintah harus berani mengungkap kasus-kasus tambang ilegal tersebut. Jangan pandang bulu. Kalau ini dilakukan tentu akan menumbuhkan optimisme publik," tegas Mulyanto.

Baca juga: Kahiyang Dan Bobby Disebut Di Kasus Korupsi, Ini Respons Istana

Presiden Prabowo Subianto memperingatkan terhadap oknum jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu bertindak, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku.

"Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR/DPR RI, Jumat (15/8).

Prabowo membeberkan, saat ini terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal Rp300 triliun. Ia pun meminta dukungan penuh MPR serta seluruh partai politik demi menuntaskan masalah ini.

Prabowo bahkan telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain saat melakukan penertiban, guna menghindari keterlibatan oknum aparat di wilayah tersebut.

"Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu," tutur Prabowo.