PDIP Nilai Aksi Massa di DPR Alarm Bagi Parlemen

JAKARTA - Politikus PDIP, Kris Tjantra mengingatkan aksi demonstrasi 25 Agustus lalu di depan Gedung DPR/MPR merupakan alarm bagi parlemen karena masyarakat menilai anggota parlemen belum mampu menerjemahkan keinginan masyarakat luas.

"Terjadinya demonstrasi 25 Agustus kemarin sebagai alarm dari masyarakat yang semakin tidak percaya dengan anggota DPR," kata Kris kepada wartawan, Rabu (27/8) di Jakarta.

Dia menyinggung kondisi ekonomi masyarakat saat ini hingga maraknya PHK di berbagai sektor. Di tengah situasi itu, ia menyebut DPR justru menaikkan tunjangannya.

Ketua Umum Ganjarist ini menilai fenomena menaikkan gaji dan tunjangan di tengah kondisi masyarakat sebagai bentuk dari ketidakpekaan elit politik terhadap realitas yang dihadapi rakyat kecil.

"Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, harga pangan meroket, dan lapangan kerja makin sempit, para politisi malah sibuk mencari pencitraan dan berebut posisi," cetus dia.

Baca juga: Puan: Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Per Bulan Sesuai Harga Di Jakarta

"Ini bukan sekadar ironi, tapi bukti nyata bahwa kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi syahwat kekuasaan," tambah Kris.

Menurut dia, apa yang dipertontonkan sejumlah elite politik saat ini semakin memperlebar jarak antara rakyat dan pemimpin. Padahal, masyarakat butuh keberpihakan nyata, bukan justru menaikan tunjangan di tengah krisis. 

"Rakyat antre minyak goreng, tapi elite antre kursi jabatan. Ini pelecehan terhadap akal sehat publik," imbuhnya.

Kris khawatir jika fenomena tidak percaya rakyat terhadap DPR ini terus berlanjut maka akan mengikis kepercayaan publik terhadap politik dan demokrasi. Terlebih, kritik semakin meluas di media sosial, bahkan sebagian meminta DPR dibubarkan.

"Politik seharusnya alat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan panggung pertunjukan kepentingan pribadi. Jika para elit terus abai, rakyat sendiri yang akan menjatuhkan vonis di bilik suara," tutur Kris.