Menko PM Wajibkan Pesantren Cegah Bullying dan Intoleransi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengingatkan pondok pesantren mesti mencegah bullying atau perisakan, kekerasan seksual, serta intoleransi.

“Pesantren harus menghindari tiga dosa yang sedang tumbuh di mana-mana, yakni bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi,” ujar Menko PM usai menghadiri acara International Conference on The Transformation of Pesantren, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (24/6) malam.

Pria yang juga disapa Cak Imin itu menjelaskan, perisakan harus dicegah pesantren karena bisa bereskalasi hingga terjadinya santri menghajar santri.

Untuk kekerasan seksual, dia mengatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan satuan tugas khusus untuk menanganinya.

“Saya sudah bentuk satuan tugas khusus menangani kekerasan seksual di pesantren ini dengan membentuk satuan tugas yang dipimpin Hindun Anisah,” kata Cak Imin dikutip dari Antara.

Baca juga: Pesantren Protes Kebijakan Gubernur Jabar Terkait Ijazah  

Tim khusus (timsus) yang dibentuk untuk merazia pesantren-pesantren ilegal, terutama di Jawa Barat.

“Banyak pesantren palsu, dan terbanyak di Jawa Barat. Saya akan razia itu sebentar lagi,” ujar Menko Muhaimin.

Ia menjelaskan razia akan dilakukan terutama terhadap pesantren ilegal yang membuat sejumlah berita negatif, sehingga berdampak merusak citra atau nama baik sekitar 39 ribu pesantren di Indonesia saat ini.

Ia juga mengatakan razia akan dilakukan timsus terhadap pesantren yang praktik pengelolaannya dinilai eksploitatif.

“Saya dan teman-teman akan melakukan penyadaran, razia untuk mengingatkan karena kita tidak boleh diam melihat terjadinya penyelewengan,” lanjut dia.

Ia menegaskan, “Saya kan menteri ya, dan tentu menggunakan kewenangan saya agar pesantren yang tidak tertib, kami tertibkan.”

Walaupun demikian, dia berharap pemangku kepentingan lain turut berupaya untuk mencegah tumbuhnya pesantren ilegal di tanah air.

“Jadi, saya berharap Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah daerah, di-back up oleh aparat untuk benar-benar meregistrasi, melakukan review atau peninjauan ulang, dan mendeteksi pesantren palsu yang tumbuh di mana-mana yang mengeksploitasi kemiskinan untuk kepentingan beberapa orang mengatasnamakan pesantren,” sambung dia.

Kemudian untuk intoleransi, dia menegaskan hal tersebut tidak boleh terjadi di pesantren.

“Nah, tiga hal ini yang biarkan orang lain salah, tetapi pesantren tidak boleh salah,” ujar dia.