25 Juni 2025
09:20 WIB
Mendes Ingatkan Jaga Desa Agar Tak Seperti Jepang-Korsel
Kepala daerah mesti jaga desa agar tak seperti desa-desa di Jepang dan Korea Selatan
Editor: Leo Wisnu Susapto
Ilustrasi-Desa di Minahasa Utara. Shutterstock/Yulinurc.
SUMEDANG - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, meminta kepala daerah untuk menjaga desa agar Indonesia tak bernasib seperti Jepang atau Korea Selatan.
Kepada 86 kepala daerah yang jadi peserta dalam Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6), Yandri mengingatkan agar desa di daerah masing-masing dibangun agar tak terjadi kelangkaan dan melambung tingginya harga bahan pokok.
Mendes PDT mencontohkan Jepang terjadi kelangkaan kebutuhan pokok, bahkan kalaupun, ada harganya relatif mahal. Hal ini karena di Jepang saat ini hanya tersisa tujuh persen penduduk yang tinggal di desa.
"Kita tidak mau terjadi seperti sekarang di Jepang, tinggal tuuh persen yang tinggal di desa, semua bergerak ke kota," ujar Mendes dikutip dari Antara.
Yandri menyebutkan harga beras di Jepang sekarang relatif mahal dan langka. Begitu pula di Korea Selatan.
"Dua negara ini dekat dengan kita dan sekarang sudah mengalami persoalan serius tata negaranya karena desa kurang diurus," ujar Yandri.
Baca juga: Urbanisasi di NTT Beri Dampak Minim Ekonomi
Mengantisipasi hal semacam itu terjadi, dia meminta kepala daerah membangun desa dan memberikan pemerataan ekonomi di wilayah mereka, salah satu caranya menciptakan desa wisata, desa ketahanan pangan, hingga desa bebas sampah.
"Intinya, kalau ini dilaksanakan, tagline kami Bangun Desa, Bangun Indonesia itu bisa tercapai dan pertumbuhan ekonomi bisa disumbangkan dari desa, lumayan besar. Jadi, Astacita keenam itu bisa menjadi andalan," urai suami dari Bupati Serang, Banten ini.
Pada kesempatan itu, Yandri mendapat aspirasi dari beberapa kepala daerah terkait dengan pengaturan dana desa, khusus ketahanan pangan, dengan 20% dari alokasi dana desa yang secara mandatori diatur dalam Peraturan Menteri Desa.
"Jadi, itu silakan bagi kepala daerah untuk memonitor, mengevaluasi, kemudian melakukan pendampingan kepada desa-desanya. Melalui ketahanan pangan, itu bisa kita maksimalkan melalui dana desa. Itu yang banyak ditanyakan tadi kepada kami," tutur dia.
Retret Kepala Daerah Gelombang II di kampus IPDN ini mulai Senin (23/6) dengan rencana akan selesai pada hari Kamis (26/6).
Retret ini berdasarkan data tanggal 22 Juni 2025, diikuti oleh 86 kepala daerah yang terdiri dari dua gubernur, tiga wakil gubernur, 38 bupati, 37 wakil bupati, tiga wali kota dan 3 wakil wali kota.
Tercatat sembilan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak hadir dengan alasan karena sakit (6 orang) dan izin kedukaan (1 orang).
Selama empat hari retret ini, kepala daerah diberikan enam jenis materi yang terdiri atas Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan; Astacita; Program Kementerian dan Lembaga; Tugas dan Fungsi Kepala Daerah; Kepemimpinan dan Komunikasi Politik; serta Team Building dengan narasumber kepala dari 31 kementerian/lembaga.