LLDIKTI Papua Tolak Prodi Seragam

MANOKWARI - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) mulai tahun ini melarang perguruan tinggi di Tanah Papua melakukan duplikasi program studi (prodi) yang sudah dibuka oleh perguruan tinggi lain.

Kepala LLDIKTI Wilayah XIV Papua dan Papua Barat Suriel Semuel Mofu, di Manokwari, Sabtu (23/8) mengatakan, pihaknya akan menolak usulan prodi baru yang sama dengan perguruan tinggi lain.

“Jangan hanya menambah jumlah mahasiswa dengan membuka prodi yang sudah banyak ada. Bila perlu, prodi yang jenuh ditutup,” kata Mofu dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, saat ini jumlah prodi mencapai 704 prodi dari 127 perguruan tinggi negeri dan swasta yang beroperasi di seluruh Papua.

Baca juga: Buka Prodi Baru, Kampus Harus Bermitra Dengan Industri Kelas Dunia 

Jumlah tersebut dianggap sudah cukup banyak sehingga perguruan tinggi terutama perguruan tinggi negeri (PTN) sebaiknya membuka prodi yang belum tersedia di perguruan tinggi swasta (PTS).

Karena, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk PTN sehingga PTN mempunyai kemampuan yang lebih untuk membuka prodi baru dibadingkan PTS. Menurut dia, dana besar yang digelontorkan pemerintah harus dapat menghasilkan inovasi berbeda.

Suriel memberi contoh, perguruan tinggi di Tanah Papua belum ada prodi teknik metalurgi yang fokus pada pengolahan, pemurnian, dan pengembangan material logam.

Selain itu juga belum ada prodi teknik bioenergi yang mempelajari teknologi energi terbarukan, biomassa, hingga pengolahan limbah.

Prodi-prodi tersebut, sebenarnya banyak diminati mahasiswa asal Papua di luar daerah. Karena itu, ia mendorong agar PTN membuka jurusan tersebut agar putra-putri Papua bisa mengaksesnya tanpa harus kuliah di luar.

Selain itu, LLDIKTI juga mendorong pemanfaatan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki perguruan tinggi, alih-alih mendirikan kampus baru.

“LLDIKTI akan terus mendukung pengembangan perguruan tinggi di Tanah Papua. Anak-anak Papua membutuhkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan,” tegas Suriel.