24 Januari 2020
20:12 WIB
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan kebijakan untuk memberi otonomi kepada perguruan tinggi terkareditasi A dan B membuat program studi (prodi) baru. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah perguruan tinggi itu memiliki hubungan kerja sama dengan pelaku industri kelas dunia.
Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, Kemendikbud akan turun tangan langsung bersama para rektor untuk mendatangi pelaku industri. Mereka akan menjelaskan keuntungan-keuntungan yang bisa didapat pelaku industri jika mendukung pembukaan prodi baru.
"Sekarang yang terpnting adalah bagaimana kami beserta rektor jalan-jalan, roadshow. Kita bakal roadshow di perusahaan-perusahaan world class untuk bisa menarik mereka untuk oke saya akan investasi untuk membantu perguruan tinggi membuat prodi-prodi baru," kata Nadiem di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1).
Dikatakan, pihaknya akan menggunakan pendekatan lobi dan memberi insentif bagi para pelaku industri jika mau bekerja sama. Insentif itu sendiri salah satunya dari sisi finansial. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait hal ini dengan alasan akan ada episode 'merdeka belajar' selanjutnya.
"Jadi ada kombinasi antara insentif dan juga cara lama yaitu lobbying. Kita datang berbicara dan meyakinkan mereka bahwa sekarang perguruan tinggi sudah terbuka untuk kemitraan seperti ini," ujarnya.
Nadiem mengatakan, sebenarnya bentuk kemitraan seperti ini sudah banyak dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia, bukan hanya politeknik. Sehingga Kemendikbud tinggal mendorong agar lebih luas lagi.
Ditegaskan bahwa kerja sama ini nantinya mencakup 3 unsur, yaitu pembuatan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan rekrutmen atau penempatan kerja ketika mahasiswa prodi itu sudah lulus. Dengan ini diharapkan para sarjana dapat terserap sesuai dengan kebutuhan industri.
Kerja sama dengan pelaku industri kelas dunia adalah salah satu opsi agar perguruan tinggi bisa membuka prodi baru. Opsi lainnya adalah memiliki kerja sama dengan organisasi nirlaba kelas dunia, kerja sama dengan BUMN atau BUMD, dan kerja sama dengan universitas yang peringkat 100 terbaik di dunia.
"Dengan ini kita melepaskan perizinan prodi ini hanya sekadar registrasi dan kami akan auto approve kalau perusahaan tertentu dengan kredibilitas yang tinggi, organisasi tersebut harus kredibilitas yang sangat tinggi. Ini yang kita harapkan perbenturan, diskusi, meeting yang terjadi dengan berbagai macam instansi, civil society, masuk ke kampus-kampus," ujar Nadiem. (Wandha Nur Hidayat)