KLH Sudah Serahkan Second NDC ke Presiden Prabowo

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) sudah menyerahkan draf dokumen target iklim nasional Second National Determined Contribution (NDC) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menunggu persetujuan.

"Posisi terakhir sudah kami serahkan ke Presiden dari Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq sebagai penanggung jawab bahan materi," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, Sasmita Nugroho dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (13/2).

Dokumen Second NDC memuat pembaruan target iklim Indonesia yang sebelumnya tertuang di dalam Enhanced NDC.

Dia menyebut bahwa dalam rancangan Second NDC sudah memasukkan potensi penambahan sektor kelautan dan subsektor hulu migas dalam target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional.

Sebelumnya, target pengurangan emisi GRK Indonesia di dalam Enhanced NDC yaitu pengurangan emisi GRK menjadi 31,89% lewat upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional yang ditargetkan dicapai pada 2030.

Baca: Perdagangan Karbon Hanya Untuk Mencapai NDC

Di dalam dokumen Enhanced NDC, sektor pengurangan emisi GRK ditargetkan mengalami pengurangan di sektor energi, kehutanan, limbah, pertanian, serta proses industri dan penggunaan produk (Industrial Processes and Product Use/IPPU).

Untuk upaya mencapai target pengurangan emisi, lanjut Sasmita, Indonesia juga saat ini sudah memulai perdagangan karbon internasional yang diluncurkan pada Januari lalu.

Selain perdagangan karbon, Indonesia juga mendukung upaya pendanaan iklim dengan pembayaran berbasis kinerja yang sudah dilakukan dengan beberapa pihak dan dilakukan berdasarkan perkembangan teknologi.

Mengutip dari laman UNDP, NDC merupakan janji iklim yang ditentukan sendiri oleh negara-negara berdasarkan Perjanjian Paris. Merinci, apa yang akan mereka lakukan untuk membantu memenuhi tujuan global dalam mengejar 1,5°C, beradaptasi dengan dampak iklim, dan memastikan pendanaan yang cukup untuk mendukung upaya ini.

NDC merupakan rencana jangka pendek hingga menengah dan harus diperbarui setiap lima tahun dengan ambisi yang semakin tinggi, berdasarkan kemampuan dan kapasitas setiap negara.