KLH Minta Makanan Sisa MBG Dikelola

TANGERANG- Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengimbau pemerintah daerah agar membuat tim khusus (timsus) untuk mengelola makanan sisa dari makan bergizi gratis (MBG) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar bermanfaat. Kementerian menaksir,  jumlah timbulan sampah dari setiap SPPG saja sekitar 20 kilogram, terdiri atas sisa olahan makanan 10 kilogram dan 10 kilogram lagi dari makanan yang dikembalikan seperti kulit jeruk dan lainnya.

"Karena jumlah SPPG di setiap daerah bertambah, harus diperhatikan juga sisa makanan oleh dinas terkait agar dapat dikelola dengan baik. Itu yang jadi fokus KLH setiap memantau kegiatan makan bergizi gratis," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq saat memantau MBG di SMP Negeri 8 Kota Tangerang, Senin.

Persoalan ini menjadi perhatiannya. Oleh karena itu, sebelum menemui siswa yang menikmati MBG di SMP 8 Kota Tangerang dia terlebih dahulu mengecek SPPG untuk memastikan sistem pengolahan sampah khususnya kebersihan telah sesuai aturan.

"Kalau dari paparan, semua sampah dari SPPG diangkut oleh unit khusus untuk kemudian diolah lagi nantinya. Karena banyak, manfaatkan, bisa buat maggot dan lainnya." ujarnya.

Tak Dibuang Sembarangan
 Ia mengajak semua elemen pemerintah daerah membuat terobosan, tidak hanya pada distribusi MBG, tetapi juga mengelola sampah yang ditimbulkan agar tidak menjadi masalah baru. Apalagi jumlah siswa penerima MBG secara nasional terus bertambah seiring dengan kesiapan SPPG di setiap daerah. 

"Jangan sampai sampah dari MBG menjadi masalah baru. Maka itu harus disiapkan segalanya," kata dia.

Di kesempatan tersebut,  Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan semua sisa makanan dari MBG telah dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui TPST3R maupun di TPA untuk hal bermanfaat lainnya. Hal ini sejalan dengan instruksi KLH guna memastikan program MBG ini berjalan lancar dari pengelolaan makanan, distribusi kepada siswa, dan juga kelola sisa makanan.

"Sisa makanan diolah dan tidak dibuang sembarangan. Semua sudah kita siapkan," katanya.

Baca juga: Percepat Penanganan Sampah, Pemerintah Libatkan Danantara Dan Swasta

                   BGN Pastikan Keracunan di Kupang Bukan Dari MBG

Sementara, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan hingga saat ini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) baru menjangkau 2,6% sasaran dari target 9,1 juta penerima manfaat.

Guna mengatasi hal tersebut, Mendukbangga meminta para Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk terus berperan menyukseskan program prioritas nasional tersebut, mengingat gizi untuk sasaran tersebut sangat penting, salah satunya untuk mencegah stunting.

Ia menegaskan jangkauan MBG untuk kelompok 3B tersebut tentu akan terus bertambah setiap harinya. Menurutnya, peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga sangat penting untuk mencapai target penerima manfaat.

"MBG perlu dilakukan pengawasan ketat agar sampai kepada penerima manfaat. Jangan sampai MBG yang seharusnya diperuntukkan bagi ibu hamil justru yang makan suaminya, atau yang untuk balita dimakan oleh ibunya. Maka dari itu, TPK perlu memberikan edukasi yang jelas bahwa program ini adalah hak dari kelompok 3B," ujar Wihaji saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

"Angka ini akan terus bertambah seiring program yang dijalankan dan koordinasi dengan seluruh SPPG di Indonesia. Jadi, sekarang peruntukan MBG bukan hanya untuk anak sekolah, melainkan juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, per Rabu (30/7), MBG telah mencakup 7,55 juta sasaran di seluruh Indonesia dari seluruh sasaran mulai dari siswa PAUD-SMA, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita dengan 2.437 SPPG.