KLH Kembangkan Sistem Peringatan Polusi Udara Ekstrem

JAKARTA-Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengembangkan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi lonjakan polusi udara ekstrem di kawasan perkotaan padat penduduk. Sistem tersebut dirancang untuk mencegah dampak kesehatan serius, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita gangguan pernapasan. Sistem ini merupakan bagian dari peta jalan nasional mitigasi pencemaran udara 2025–2030. Juga, ini akan menjadi model awal bagi replikasi di kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Medan.

"Sistem ini akan memanfaatkan data pemantauan kualitas udara secara real-time yang dikombinasikan dengan parameter cuaca dari BMKG," kata Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (19/5).

Sistem ini akan dilengkapi indikator ambang batas konsentrasi partikel halus (PM2,5), ozon, nitrogen dioksida, dan karbon monoksida. Dalam operasionalnya, jika ambang batas dilampaui, sistem secara otomatis mengirimkan peringatan kepada pemerintah daerah, fasilitas layanan kesehatan, dan masyarakat umum.

Berdasarkan laporan State of Global Air 2023, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan paparan PM2,5 tertinggi di dunia, dengan rerata tahunan di atas 30 mikrogram per meter kubik yang jauh melebihi ambang batas WHO sebesar 5 mikrogram per meter kubik. Jakarta sendiri tercatat memiliki indeks kualitas udara (AQI) harian yang sering masuk kategori “tidak sehat” hingga “sangat tidak sehat” pada musim kemarau.

Baca juga: KLH Menelisik Perusahaan Yang Tak Baik Kelola Lingkungan 

                   Emisi Kendaraan Bermotor Sumbang 57% Pencemaran Udara

KLH menargetkan sistem peringatan dini ini tidak hanya berbasis data dari Air Quality Monitoring System (AQMS) nasional. Sistem ini dirancangkan terintegrasi dengan media sosial dan aplikasi digital lokal untuk mempercepat penyebaran informasi.

Penerapannya akan dibarengi dengan protokol tanggap darurat kualitas udara, seperti pemberlakuan work from home, penghentian sementara kegiatan luar ruang di sekolah, serta penyediaan masker dan ruang bersih di fasilitas umum.

Turunkan Tim
KLH berharap kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mendukung sistem ini sebagai alat perlindungan dini terhadap risiko krisis kualitas udara di masa mendatang.

Terhadap sumber polusi, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menurunkan tim ke kawasan industri, termasuk Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara, untuk memetakan sumber pencemar di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

KLH rencananya akan menurunkan tim beranggotakan sekitar 60 orang untuk menyusur dan melalukan pemetaan secara menyeluruh ke kawasan yang berada di bawah KBN, sebelum melanjutkan langkah serupa dengan kawasan industri lain.

Dalam kunjungan kerja ke KBN, Marunda, Jakarta Utara, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan jelang musim kemarau pihaknya menyadari terdapat potensi penurunan kualitas udara, termasuk yang bersumber dari boiler di kawasan industri.

"Hari ini kami akan menurunkan semua tim KLH, khusus ke KBN, nanti minggu depan ke kawasan industri yang lain. Jadi setiap minggu kita akan bergeser untuk melakukan mapping dan memberikan arahan pengurangan emisi gas buang kita," tutur Menteri LH Hanif dikutip dari Antara.

Menteri Hanif mengakui langkah tersebut tidak akan langsung secara instan memperbaiki kualitas udara. Namun dia optimistis, ini dapat mendukung upaya menekan polusi udara dengan pengurangan sumber polutan di wilayah Jabodetabek.