c

Selamat

Sabtu, 15 November 2025

NASIONAL

14 Agustus 2025

12:44 WIB

Kisruh di Pati, Pemda Mesti Menguatkan Kemandirian Fiskal

Kebijakan Bupati Pati, Sudewo menaikkan PBB-P2, jadi momentum pemda lain untuk mandiri secara fiskal. 

Editor: Leo Wisnu Susapto

<p>Kisruh di Pati, Pemda Mesti Menguatkan Kemandirian Fiskal</p>
<p>Kisruh di Pati, Pemda Mesti Menguatkan Kemandirian Fiskal</p>

Massa membakar mobil polisi saat berunjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).  ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda meminta, pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal berkaca dari kasus di Pati yang berawal dari rencana Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.

Menurut dia, apa yang terjadi di Pati sesungguhnya bisa dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, kemandirian fiskal pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia itu cukup rendah. 

“Pemda bergantung kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah," kata Rifqinizamy dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (14/8).

Menurut dia, sejumlah pemda kini mulai berbenah untuk meningkatkan PAD masing-masing, setelah pemerintah pusat melakukan efisiensi dan fokus pada program-program strategis.

"Ketika APBN efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah, daerah jadi gelagapan. Karena itu beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerahnya," lanjut kader Partai NasDem itu.

Baca juga: Gerindra Sebut Telah Bina Bupati Pati, Sudewo 

Efesiensi tersebut direspons pemda dengan kebijakan untuk mendongkrak PAD. Namun kebijakan berdampak langsung terhadap masyarakat tersebut kerap tidak populer dan berujung dengan banyaknya kritik atas kebijakan tersebut.

"Problem ini menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional bahkan ekonomi nasional kita itu kan pada posisi yang sedang tinggi dinamikanya dan tidak baik-baik saja, karena itu kebijakan ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik," tuturnya.

Rifqinizamy meminta para pejabat publik dan untuk bijak dalam mengomunikasikan kebijakan yang bersentuhan dengan isu yang sensitif di tengah masyarakat.

“Pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat,” ulas dia.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengakui kejadian tersebut menjadi proses pembelajaran berharga baginya, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat.

"Tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya," ujar Sudewo.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar