Kepala BGN Urai Sebab Banyak Kasus Keracunan MBG

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengurai sebab kasus siswa keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) paling banyak terjadi dalam dua bulan terakhir. Per 30 September 2025, BGN mencatat setidaknya ada 6.457 orang mengalami keracunan menu MBG. 

"Dengan kejadian ini kasus banyak terjadi di dua bukan terakhir berkaitan dengan berbagai hal, banyak faktornya," ujar Dadan di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

Dia menjelaskan, rata-rata kasus keracunan terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak mengikuti Standard Operational Procedure (SOP) yang ada. Misalnya terkait pembelian bahan baku yang diwajibkan dibeli H-2 hari tapi dibeli H-4 hari sebelum dimasak.

"Kemudian dari proses masak sampai delivery harusnya tidak lebih dari enam jam tapi ada yang sembilan sampai 12 jam," ungkap Dadan.

Baca juga: Prabowo Sebut Keracunan Makanan Deviasi Kecil Program MBG 

BGN pun memberi tindakan dengan menutup sementara SPPG yang tidak mengikuti SOP sampai semua proses perbaikan dilakukan. SPPG juga diminta mulai memitigasi terkait trauma yang akan timbul imbas kasus keracunan ini.

Selain itu, tidak semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik, sehingga Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh SPPG menyediakan alat sterilisasi alat makan.

Terkait perbaikan sanitasi, BGN instruksikan agar SPPG memasak menggunakan air galon dan mencucinya menggunakan saringan.

Dadan menyebut, ke depannya puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan dalam menangani mitigasi kedaruratan kesehatan dari program MBG ini.

"Per sekarang ini, sedang diselesaikan Perpres tata kelola makan bergizi yang akan ditandatangani Pak Presiden minggu ini," beber Dadan.

Dia melanjutkan, dukungan regulasi atau pedoman memang sudah mendesak, bukan hanya untuk masalah keamanan sanitasi higienis dan penanganan korban tqpi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar.

BGN juga, kata Dadan menginstruksi SPPG agar didampingi ahli masak yang terlatih untuk memitigasi kasus keracunan. Namun, khusus di daerah yang kemampuannya terbatas, porsi MBG akan batasi dengan maksimal 2.500 penerima manfaat.

"Untuk pemasok dan suplier, Pak Presiden minta ada alat rapid test untuk menguji makanan yang telah dimasak sebelum diedarkan," tutur Dadan.