Kemenkes Data 90% Wilayah Indonesia Endemis DBD 

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, mayoritas wilayah Indonesia berstatus endemis demam berdarah dengue (DBD). Berdasarkan data tahun 2024, sebanyak 482 kabupaten/kota dinyatakan endemis DBD, 18 kabupaten/kota memiliki kasus DBD sporadis, dan 14 kabupaten/kota merupakan daerah potensial DBD.

"Bisa dibilang lebih dari 90% wilayah Indonesia adalah endemis tinggi dengue atau DBD," ujar Ketua Tim Kerja Arbovirosis Kemenkes, Fadjar SM Silalahi, dalam webinar bertajuk "Upaya Bersama Dalam Penanggulangan Dengue", Selasa (15/7).

Dia melanjutkan, jumlah kabupaten/kota endemis DBD pada 2024 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 2023, hanya 461 kabupaten/kota yang berstatus endemis DBD, 29 kabupaten/kota berstatus sporadis DBD, dan 24 kabupaten/kota daerah potensial DBD.

Fadjar berkata, sejak tahun 1968 jumlah kabupaten/kota yang terjangkit DBD memang selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan tren kasus DBD yang terus menanjak meskipun mengalami fluktuasi antar tahun.

Baca juga: Tak Hanya DBD, Ini 7 Penyakit Endemi Di Indonesia   

Dia mengingatkan semua pihak untuk waaspada akan kondisi ini. Bagi pemerintah daerah, perlu ada upaya pencegahan dengue yang dilakukan dengan penemuan kasus dan pemberantasan sarang nyamuk.

"Kita perlu komitmen kabupaten/kota terkait pencegahan dengue ini, karena kalau tidak kita akan berhadapan dengan kasus dengue yang terus meningkat," ujar Fadjar.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumadi mengatakan, kementeriannya mendorong pemerintah daerah untuk mencegah dan menanggulangi DBD melalui sejumlah kebijakan. 

Contohnya, DBD menjadi salah satu indikator kinerja urusan kesehatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Di samping itu, Kemendagri kerap mengeluarkan edaran kepada pemerintah daerah terkait penanggulangan DBD. Lalu, melakukan monitoring dan evaluasi capaian daerah melalui sistem pelaporan yang ada.

"Kami juga memperkuat sinergi pusat dan daerah melalui forum koordinasi tematik, misalnya focus group discussion regional terkait upaya pencegahan dan pengendalian DBD," tutup Jumadi.