c

Selamat

Sabtu, 15 November 2025

NASIONAL

18 Oktober 2025

10:20 WIB

Kemenkes Catat 326 SPPG Dapat SLHS

Target SPPG yang harus memiliki SLHS sekitar 10.700 yang harus mengantongi sertifikat wajib dalam program MBG ini.

Editor: Leo Wisnu Susapto

<p>Kemenkes Catat 326 SPPG Dapat SLHS</p>
<p>Kemenkes Catat 326 SPPG Dapat SLHS</p>

Ilustras-Petugas di salah satu dapur MBG yang dikelola SPPG. AntaraFoto/Rivan Awal Lingga.

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendata, sudah ada 326 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus dalam temu media di Jakarta, Jumat (17/10) mengatakan, jumlah itu dari target sekitar 10.700 SPPG. Sekitar 2.500 sudah dicek dan 2.000 SPPG masih menunggu hasil uji laboratorium sebelum diberikan SLHS.

"Per hari ini 326 dari 10.000. Karena mereka masih di cek laboratorium, sudah secara kasat mata lulus, tetapi kan kita butuh laboratorium. Nah, laboratorium ini kan butuh 5-7 hari," terang dia dikutip dari Antara.

Baca juga: Kemenkes: 315 SPPG Sudah Miliki SLHS  

Oleh karena ada prosedur berupa pengecekan laboratorium tersebut, dia mengingatkan SPPG untuk segera mendaftar.

Dia menambahkan peraturan terbaru menyebutkan apabila Dinas Kesehatan menyatakan SPPG belum layak maka SPPG tidak boleh beroperasi.

Ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam mengoperasikan SPPG, antara lain kebersihan lingkungan, sanitasi, dan air.

Upaya ini, lanjut Wamenkes Benjamin, dilakukan untuk mencegah keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan keamanan pangan.

"Jadi kami, jangan khawatir, kami yang nge-push terus, karena saya ditugaskan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden untuk memantau," ungkap Benjamin.

Terkait dengan penghentian sementara program MBG akibat kejadian luar biasa keracunan, katanya, program itu terus dijalankan sambil dipantau dan diperbaiki.

"Kan kasihan juga kalau di-stop, sementara mereka enggak punya masalah. Satu provinsi itu kadang-kadang nol aja, enggak ada masalah. Jadi bayangin kalau ada satu titik yang bermasalah, terus yang 10 ribu tempat distop, kan aneh juga," sambung dia.

Oleh karena itu, Kemenkes juga meminta ada satu ahli kesehatan lingkungan ditempatkan di Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai upaya memperkuat pengawasan itu.

Benjamin mengatakan MBG adalah intervensi langsung dari negara untuk menangani sejumlah hal, seperti stunting serta peningkatan gizi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan semua harus mendukung MBG karena dengan gizi yang baik sekitar 40-50 masalah kesehatan bisa diselesaikan.

"Karena gizi itu ada hubungannya sama TBC juga, ada hubungannya sama stunting, ada hubungannya sama infeksi, ada hubungan kematian ibu anak," kata dia.


KOMENTAR

Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar