Kemendagri Minta Pemda Percepat Pengadaan Lokasi Dapur MBG

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia mempercepat penyediaan lahan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta pemda mengajukan maksimal 10 opsi lokasi lahan yang akan digunakan sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum MBG.

Sekjen Kemendagri lalu mengingatkan ulang arahan Mendagri dan Kepala BGN pada rapat pelaksanaan program MBG dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) provinsi dan kabupaten/kota, yang digelar secara hibrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/5). 

Tomsi menilai, percepatan penyediaan lahan penting agar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah bisa segera berjalan.

"Data usulan lahan diperlukan BGN untuk dicek lagi, mana yang layak dan mana yang tidak layak," urai Tomsi dikutip dari Antara, Kamis (22/5).

Dia menjelaskan, mengapa daerah diberi batasan maksimal pengajuan 10 lokasi. Tujuannya, jika satu lokasi tidak memungkinkan, masih tersedia alternatif lainnya. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya perubahan dan penyesuaian anggaran.

Tomsi memandang penting ketersediaan lahan, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Baca juga: Pemda Diminta Siapkan 10 Lokasi Bangun Dapur Umum MBG

Pemerintah menargetkan 1.542 dapur sudah bisa dibentuk pada bulan Agustus mendatang. Dapur-dapur ini akan menjadi tempat memasak dan distribusi MBG untuk anak-anak sekolah.

Lokasi dapur diupayakan sedekat mungkin dengan sekolah-sekolah.

"Dicarikan titik yang paling strategis, yang paling strategis sekali lagi," imbuh dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo memaparkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar lahan untuk dapur MBG berstatus hak pakai yang dipinjam dari pemda.

BGN berharap lokasi berada dekat dengan sekolah-sekolah yang mencakup paling tidak 3.000 siswa dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit.

"Artinya lokasi ini kami harapkan jangan jauh dari kelompok sasaran," pungkas Nyoto Suwignyo.