08 Mei 2025
20:17 WIB
Pemda Diminta Siapkan 10 Lokasi Bangun Dapur Umum MBG
Pada tahun 2025, Badan Gizi Nasional memiliki anggaran yang bersumber dari APBN untuk membangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dirata-ratakan tiga SPPG per kabupaten
Penulis: Aldiansyah Nurrahman
Editor: Nofanolo Zagoto
Makan Bergizi Gratis. AntaraFoto/Adeng Bustomi
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) meminta pemerintah daerah (pemda) menyiapkan 10 titik lokasi di daerahnya masing-masing untuk dipertimbangkan dibangunnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG berfungsi sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi yang didistribusikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, tahun ini BGN memiliki anggaran yang bersumber dari APBN untuk membangun 1.542 SPPG, atau dirata-ratakan tiga SPPG per kabupaten. Untuk memenuhi target ini, diharapkan pemda bisa menyiapkan 10 titik lokasi dibangunnya SPPG.
Ia mengungkapkan, selama ini ada kesulitan membangun SPPG yang bermitra dengan UMKM. Pertimbangannya karena lokasi tak menguntungkan mitra, daerahnya terpencil, atau daerahnya terluar.
Maka dari itu, diharapkan pemda menyiapkan lokasi yang sulit terjangkau mitra tersebut untuk nantinya BGN bangun SPPG.
“Awalnya kami ingin membeli lahan, tapi sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa baiknya pinjam pakai saja, dan kerja sama dengan pemda,” jelasnya, di Jakarta, Kamis (8/5).
Oleh sebab itu, Dadan mengirim surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian supaya bisa berkoordinasi dengan seluruh pemda di Indonesia terkait meminjam pakai lahannya untuk membangun 1.542 SPPG yang didanai APBN.
Sementara itu, Tito berharap pemda bisa menentukan titik-titik lokasi SPPG dengan tepat. Sebab, ketika dia ke Raja Ampat, Papua Barat, tidak cukup hanya dibangun tiga SPPG.
Menurut Bupati Raja Ampat, kata Tito, Raja Ampat yang terdiri dari pulau-pulau perlu waktu lama mengangkut makanan jika hanya tiga SPPG, sehingga berakibat kualitas makanannya menurun ketika tiba di sekolah.
“Problem-problem ini saya yakin banyak terjadi dan bisa terjadi di daerah-daerah. Oleh karena itulah saya diskusi dengan Kepala BGN, bisa dilakukan dengan mekanisme bottom-up usulan dari daerah-daerah, terutama dari daerah sulit,” katanya.
Tito memberikan waktu dua minggu sejak hari ini untuk pemda memberikan usulan titik-titik lokasi di daerahnya kepada BGN.